Contact us      Link     Video          


           

Current Articles | Categories | Search | Syndication

MENEGAKKAN KEDAULATAN NKRI DENGAN VISI BAHARI

MENEGAKKAN KEDAULATAN NKRI DENGAN VISI BAHARI

Perkembangan lingkungan strategis baik di tingkat nasional, regional, dan internasional berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya meningkatnya ancaman yang berkaitan dengan kemaritiman. Sebagai negara kepulauan yang geopolitical destiny-nya adalah maritim, visi maritim harus benar-benar diimplementasikan dalam penegakkan NKRI.

Berakhirnya Perang Dingin dan pemberlakuan hukum laut internasional UNCLOS 1982 telah merubah wajah dunia dari bipolar dengan kekhawatiran ancaman militer berganti ke multipolar dengan benturan kepentingan nasional antar negara, serta semakin meningkatnya pemanfaatan laut untuk kesejahteraan umat manusia. Indonesia yang secara geografis berbentuk kepulauan dan di dalamnya terdapat jalur pelayaran laut internasional, harus menghadapi perkembangan lingkungan strategis ini termasuk ancaman terhadap kedaulatan negaranya.

Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi pada negara untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap perlu demi kepentingan nasional negara itu sendiri, berdasarkan hukum nasional dengan memperhatikan hukum internasional. Apabila negara tidak mampu melindungi kepentingan nasional maka dapat dikatakan kedaulatan negara tersebut mengalami ancaman.

Ancaman-ancaman kedaulatan yang terkait dengan kemaritiman meliputi ranah kewilayahan dan ranah ekonomi. Pada ranah kewilayahan ber-hubungan dengan delimitasi batas-batas wilayah laut akibat perbedaan pemahaman masing-masing negara baik yang menyangkut laut teri-torial, landas kontinen, dan ZEE. Saat ini Indonesia masih memiliki permasalahan penentuan batas laut dengan negara-negara tetangganya yaitu RI - India di Laut Andaman yang terkait dengan penentuan ZEE, RI – Malaysia yang terkait batas ZEE di Laut Natuna, ZEE dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi pasca masuknya Sipadan – Ligitan ke dalam yurisdiksi Malaysia yang menimbulkan krisis blok Ambalat, RI – Filipina yang terkait batas ZEE dan Landas Kontinen di Laut Pasifik, RI – Singapura mengenai batas laut wilayah di titik tertentu, RI – Vietnam mengenai batas ZEE dan Landas Kontinen di Laut Natuna, RI – Papua Nugini tentang ZEE, RI – Australia yang terkait dengan perubahan batas wilayah laut pasca kemerdekaan Timor Leste, RI – Timor Leste ter-kait dengan penentuan batas laut teritorial pasca Kemerdekaan Timor Leste, dan RI – Palau tentang batas ZEE kedua negara di Laut Pasifik.

Selain disebabkan oleh penerapan hukum laut, delimitasi juga disebabkan oleh upaya satu ne-gara yang bersinggungan dengan wilayah Indo-nesia seperti reklamasi pantai Singapura yang menjorok ke wilayah Indonesia dan klaim Cina atas Laut Natuna sebagai jalur laut tradisional negara tersebut. Diantara permasalahan perba-tasan laut tersebut, masalah blok Ambalat telah menjadi ancaman faktual yang menghadirkan kekuatan angkatan laut kedua negara.

Sementara pada ranah ekonomi terkait dengan pelaksanaan penggunaan laut untuk kesejah-teraan umat manusia yang oleh banyak negara dianggap sebagai kepentingan nasionalnya. Indonesia terdapat sejumlah akses-akses jalur laut internasional yang harus diamankan oleh Pemerintah Indonesia. Maraknya perompakan di Selat Malaka pada pertengahan 1990-an hingga 2005 memicu wacana untuk menginternasionalisasi pengamanan selat yang secara yurisdiksi berada di tangan RI, Malaysia dan Singapura ini. Kehadiran kapal-kapal perang atau Coast Guard asing secara langsung mengancam kedaulatan negara. Indonesia juga diguncang de-ngan ketentuan-ketentuan otoritas kemaritiman dunia tentang keselamatan pelayaran yang bere-siko embargo terhadap penggunaan kapal-kapal Indonesia, dan pernyataan US Coast Guard ten-tang keamanan pelabuhan dengan ancaman tidak direkomendasikannya pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai tempat bongkar muat perniagaan laut internasional.

Ancaman kedaulatan NKRI pada ranah ekono-mi juga dipicu oleh ketidakpedulian berbagai ins-tansi pemerintah terhadap pengelolaan laut terutama di laut perbatasan, pulau-pulau terpencil dan pulau-pulau terluar. Di bidang perikanan saja, sebagian besar kapal yang mengeksploitasi ZEE adalah kapal-kapal asing. Selain itu Pemerintah juga belum mampu menindak praktek-praktek illegal fishing secara maksimal. Di bidang trans-portasi hanya 3% kegiatan angkutan laut ekspor – impor komoditi dilakukan oleh perusahaan pela-yaran nasional. Dapat dikatakan sebagian besar keuntungan kegiatan perekonomian di laut meng-alir ke pihak asing. Sementara tidak banyak peme-rintah daerah yang mengelola perairan perbatasan dan pulau-pulau kecil di wilayahnya, beberapa pulau bahkan telah menjadi milik orang asing tanpa disadari oleh otoritas setempat.

Visi Bahari

Visi bahari atau visi maritim didefinisikan sebagai pandangan suatu negara atau institusi lain-nya mengenai masa depannya yang realistik berkaitan dengan laut yang merupakan keadaan objektif geografisnya. Tolok ukur dari implementasi visi bahari ini dapat dilihat bagaimana unsur-unsur kekuatan laut dikembangkan oleh suatu negara yaitu pelayaran niaga, perikanan, industri maritim, pertambangan lepas pantai, pariwisata bahari dan angkatan laut.

Berdasarkan catatan sejarah, ada sejumlah kerajaan yang memiliki visi bahari dan mengimplementasikannya dalam menegakkan kedaulatan dan meningkatkan ekonomi kerajaannya seperti Sriwijaya yang mampu mengontrol aktivitas perdagangan laut di nusantara bagian barat, Kerajaan Singasari dibawah raja Kertanegara dengan ekspedisi Pamalayu untuk mengimbangi invasi Armada Kubilai Khan ke Jawa, Majapahit saat memiliki pemimpin bervisi bahari seperti Raja Hayam Wuruk, Mahapatih Gajah Mada dan Panglima angkatan laut Nala mampu mengembangkan pengaruh di perairan nusantara, dan kekuatan laut Demak mampu mengendalikan perniagaan laut Jawa dari pengaruh Portugis. Keberhasilan VOC menguasai Jawa lebih disebabkan oleh pengabaian kekuatan laut oleh kerajaan Mataram yang merupakan kekuatan paling berpengaruh di Jawa saat itu.

Menurut Laksamana TNI (Purn) Soedomo, suatu bangsa bisa dikatakan telah menerapkan visi bahari apabila sedikitnya 51% kegiatan baharinya dikuasai oleh negara tersebut dan secara otomatis didukung oleh angkatan laut yang kuat. Kondisi ini bisa dibandingkan dengan dunia kelautan Indonesia saat ini. Pelayaran niaga nasional hanya memiliki kemampuan 3% untuk mengangkut komoditi ekspor – impor, pengeboran minyak lepas pantai yang dilakukan perusahaan nasional hanya 10% sedangkan dalam penangkapan ikan di ZEE Indonesia terdapat 700 kapal asing. Anggaran pertahanan Indonesia dibawah standar pembangunan angkatan bersenjata inter-nasional yaitu kurang dari 3% APBN. TNI AL saat ini menghadapi kendala internalnya yaitu keterbatasan alutsista baik secara kuantitas maupun teknologinya, dan minimnya dukungan anggaran operasional.

Kenyataan ini memberikan gambaran bagaimana ancaman kedaulatan NKRI sebagai negara kepulauan berpotensi menjadi besar dan faktual mengingat rapuhnya kekuatan laut yang kita miliki. Visi bahari memang harus diimplementasikan secara bertahap sebab untuk menjadi negara yang benar-benar berwawasan maritim memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun bahkan selama berabad-abad. Oleh karena itu diperlukan tiga hal yang mendasar yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dari visi bahari itu (tujuan jangka pendek, menengah dan sedang), menentukan pem-bagian dalam tahapan yang ingin dicapai, dan memperhatikan proses pengembangan visi yang makin mantap, maju dan berlanjut.

Berdasarkan ancaman kedaulatan NKRI dalam waktu dekat, maka pemerintah perlu mela-kukan langkah-langkah penegakkan kedaulatan negara kepulauan ini seperti menuntaskan garis perbatasan laut sesuai hukum laut internasional, melaksanakan okupasi efektif terhadap perairan yang telah kita klaim sebagai wilayah NKRI dengan menghadirkan aparat keamanan terutama TNI AL yang disertai dengan pemberdayaan berbagai aspek kawasan tersebut, dan secara berta-hap membangun unsur-unsur kekuatan laut sesuai kemampuan negara. Memang mengimplementasikan visi bahari masih menjadi pekerjaan yang sangat panjang dan berat, namun paling tidak apa yang dialami Pulau Sipadan dan Ligitan harus menjadi kasus terakhir. ©

Oleh : Mayor Laut (KH) Drs. Heri Sutrisno

posted @ Thursday, April 09, 2009 8:34 AM by

Previous Page | Next Page