1950-1959: Merintis The Real Navy
"Kembali ke laut" merupakan tema ALRI setelah pengakuan kedaulatan. Pemerintah berupaya mewujudkan sosok angkatan laut moderen dengan menarik para perwira lulusan akademi angkatan laut Belanda untuk melengkapi keberadaan para perwira lulusan Sekolah Pelayaran Jepang, seperti Kolonel R Soebiyakto yang diangkat menjadi Kasal dan Kolonel Purbonegoro yang ditugaskan untuk membentuk penerbangan angkatan laut. ALRI membentuk unsur-unsur angkatan laut seperti Korps Armada, Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL atau Korps Marinir), Penerbangan Angkatan Laut, lembaga pendidikan berupa Komando Pengembangan dan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) dan Institut Angkatan Laut (IAL), dan pendirian berbagai pangkalan angkatan laut. Kekuatan alut sista ALRI bertum-pu pada kapal-kapal perang eks Koninklijk Marine (KM) hasil hibah dari pemerintah Belanda sebagai konsekwensi dari hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949. Pemerintah melanjutkan pembangunan angkatan laut dengan pengadaan berbagai kapal perang dari negara-negara Eropa Barat. Sedangkan pesawat-pesawat udara angkatan laut didatangkan dari Inggris. Sementara kendaraan-kendaraan tempur marinir berasal dari hibah Belanda berupa tank dan traktor amfibi buatan Amerika Serikat. Dapat dikatakan 10 tahun pembangunan kekuatan, angkatan laut telah mewujudkan sosok ALRI sebagai angkatan laut yang sebenarnya dengan memiliki unsur-unsur sistem senjata armada terpadu (SSAT) berupa kapal perang, pesawat udara, marinir dan pangkalan.
Di tengah pembangunan kekuatan angkatan laut yang pertama tersebut, ALRI harus menjalankan tugas negara yaitu turut ambil bagian dari penyelesaian sejumlah pemberontakan secara militer. Dengan kemampuan yang ada, ALRI dapat menggelar sejumlah operasi laut, operasi amfibi dan mobilisasi armada niaga untuk keperluan militer. Pengalaman membangun kekuatan dan menyelenggarakan operasi tersebut merupakan modal berharga bagi pengembangan angkatan laut pada waktu berikutnya.
1960-1969 : Angkatan Laut Terbesar di Asia
Perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan semakin besarnya kekuatan negara-negara pemenang Perang Dunia II, liberalisme politik dan dekoloni-sasi serta semakin memanasnya rivalitas Blok Barat dan Blok Timur,disikapi Pemerintah Indonesia secara reaktif terutama saat Belanda dinilai tidak memiliki itikad baik menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dan Inggris yang berupaya membentuk negara Malaysia. Presiden Soekarno menyebut upaya-upaya tersebut sebagai neo kolonialisme dan Imperialisme yang menjadi musuh utama Indonesia.
Selain reaksioner, Presiden Soekarno juga visioner untuk mengantisipasi potensi ancaman terhadap Indonesia yakni dengan membangun angkatan bersenjata yang besar dan kuat terutama angkatan laut dan angkatan udara. Pembangunan angkatan laut mengalami percepatan yang luar biasa. Pemerintah melakukan pembelian alut sista dari blok Timur terutama Uni Sovyet dalam jumlah yang sangat signifikan. Dalam kurun waktu 1959-1966 ALRI muncul sebagai kekuatan angkatan laut terbesar di Asia dengan kekuatan hampir 200 kapal perang berbagai jenis seperti penjelajah, perusak fregat, kapal selam, kapal tempur cepat, kapal patroli, kapal ranjau, kapal amfibi dan kapal bantu. Satuan udara armada juga tidak kalah hebatnya dengan kekuatan satu skwadron pesawat tempur anti kapal selam, satu skwadron pembom jarak jauh, satu skwadron heli anti kapal selam dan satu skwadron heli angkut. Sementara kekuatan KKO AL juga relatif besar dengan 12.000 personel infantri yang didukung dengan unsur-unsur pendukungnya seperti ratusan tank dan panser amfibi, senjata arteleri, dan peralatan zeni.
Dengan kekuatan angkatan laut tersebut, Indonesia mampu memainkan peran politiknya di kawasan regional. Operasi Jaya Wijaya yang merupakan Naval Campaign memaksa Belanda menyelesaikan masalah Irian Barat lewat perundingan dan Inggris harus menggalang kerja sama militer dengan negara-negara sekutu untuk mengamankan berdirinya negara Malaysia.
1970-1980: Era survival Angkatan Laut
Sejak terjadinya perubahan politik pasca Peristiwa G 30 S
1965, Pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan sejumlah negara Komunis termasuk Uni Sovyet yang merupakan pemasok utama alut sista angkatan laut. Kondisi ini diperburuk dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sangat menurun sehingga Pemerintah tidak mampu lagi memelihara peralatan tempur TNI AL yang sedemikian besar. Langkah-langkah rasionalisasi dijalankan dengan menonaktifkan sebagian alut sista yang dianggap tidak efisien lagi. Sampai tahun 1975 sekitar 60 % alutsista pada tahun 1965 harus didespose menyesuaikan kemampuan dukungan negara terhadap angkatan laut.
Dengan kekuatan kurang dari 100 kapal perang, TNI AL melaksanakan penyesuaian dalam operasi maupun pembinaan material dengan konsekwensi adanya ke-senjangan kemampuan pertahanan laut dan tidak tercovernya sebagian besar wilayah Indonesia. Pemerintah memanfaatkan kedekatan dengan negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Australia untuk merecovery kekuatan angkatan laut. Pada dasawarsa ini TNI AL mendapatkan sejumlah kapal perang jenis fregat (perusak kawal), penyapu ranjau, dan kapal pendarat tank dari Amerika Serikat. Sementara Australia mengirimkan kapal-kapal patroli dan pesawat patroli maritim kepada angkatan laut Indonesia.
Kedatangan alut sista berteknologi Barat tersebut menandai perubahan orientasi adopsi teknologi yang mempengaruhi pembinaan peralatan tempur angkatan laut. Perbedaan tipe teknologi ini disamping memberatkan pada dukungan logistik, juga melahirkan permasalahan dalam tataran operasional seperti manuver taktis. Dalam kurun waktu ini TNI AL terlibat dalam operasi militer di Timor Timur. Dengan kemampuan yang ada kapal-kapal angkatan laut berperan dalam melaksanakan pergeseran pasukan dan logistik, serta bombardemen kapal perang terhadap wilayah daratan yang diduduki musuh.
1981-1998 : Modernisasi tanpa alih teknologi
Booming
Kehadiran sejumlah alut sista baru dengan teknologi paling mutakhir pada masanya ini merupakan era modernisasi angkatan laut yang belum pernah terjadi sampai saat ini. Namun disayangkan Pemerintah tidak berupaya melaksa-nakan alih teknologi pada alut sista baru tersebut. Alih-alih untuk mengembangkan alut sista sendiri, untuk TNI AL pemeliharaan dan perawatan alut sista TNI AL masih tergantung dari negara asalnya. Bahkan pada tahun 1987-1990 Pemerintah malah membeli kapal perang bekas yang tingkat teknologinya lebih tua dari kapal-kapal yang dibeli sebelumnya seperti fregat klas Van Speijk (klas Ahmad Yani) buatan Belanda dan fregat klas Tribal (klas Johanes) buatan Inggris yang dibuat pada tahun 1970-an namun telah dimodernisasi.
Ketidakjelasan kebijakan Pemerintah terhadap pembangunan kekuatan TNI AL semakin nyata saat Pemerintah pada tahun 1993 membeli 39 kapal bekas eks Jer-man Timur dengan komposisi 16 korvet klas Parchim, 12 LST klas Frosch, dan 8 penyapu ranjau klas Kondor. Kapal-kapal tersebut tidak saja ketinggalan teknologi, namun karakteristik teknologi dan operasinya sangat berbeda dengan kapal-kapal TNI AL yang sudah ada. Hal ini tidak saja menimbulkan masalah dalam pembinaan logistik namun juga menimbulkan kesulitan dalam tataran operasionalnya terutama dalam satu gugus tugas.
1999-2008: Membangun Kekuatan di Tengah Keterbatasan Anggaran
Krisis ekonomi dan embargo senjata yang diberlakukan negara-negara Barat terhadap Indonesia pasca jajak pendapat Timor-Timur benar-benar menghantam pembinaan kekuatan TNI AL. Disamping sangat tipisnya anggaran pertahanan, kebutuhan suku cadang pun tidak bisa didatangkan sebagai akibat embargo senjata. Hal ini semakin diperparah dengan tidak adanya kemandirian di bidang pertahanan. Dampaknya sangat serius, sebagian besar alut sista menurun kemampuan operasinya secara signifikan.
Sementara ancaman terhadap kedaulatan perairan Indonesia semakin nyata. Disamping masih maraknya permasalahan gerakan separatisme, ancaman eksternal juga semakin faktual seperti kasus Ambalat dengan Malaysia dan pelanggaran wilayah oleh armada kapal induk Amerika Serikat Laut Jawa. Menurunnya kemampuan membuat angkatan laut semakin sulit menjaga kedaulatan wilayah perairan secara efektif. Sementara itu perairan Indonesia juga masih diwarnai dengan berbagai gangguan keamanan seperti illegal fishing, illegal logging dan perompakan yang tidak saja berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia namun juga mengancam integritas wilayah.
Di tengah tantangan dan ancaman tersebut, terdapat peluang demokratisasi yang memungkinkan mengembangkan TNI AL secara konstitusional. Program pembangunan kekuatan TNI AL 2004-2024 mendapat perhatian dari penyelenggara negara meskipun realisasinya tidaklah signifikan karena keterbatasan anggaran di bidang pertahanan. Sampai tahun 2008, TNI AL telah mendapatkan berbagai alut sista baru dengan teknologi terkini seperti korvet klas Sigma (klas Diponegoro), kapal pendarat amfibi jenis Landing Platform Dock(LPD) klas Surabaya, pesawat patroli maritim NC 212 MPA, dan panser amfibi BTR 80 A. Selanjutnya pemerintah tetap mengusahakan pengadaan alut sista dengan memperhatikan program alih teknologi dalam rangka kemandirian industri pertahanan.
Kehadiran peralatan tempur tersebut masih jauh dari kebutuhan Minimum Essential Force bila dibandingkan dengan potensi ancaman dan penurunan kemam-puan alut sista lama. Keterbatasan anggaran tidak memungkinkan penambahan alut sista secara signifikan, oleh karena itu TNI AL melaksanakan langkah-langkah dalam pembinaan dan pembangunan kekuatan yaitu dengan meningkatkan kemampuan alutsista seperti memasang rudal anti kapal pada FPB-57 klas Layang dan mempertahankan kemampuan alut sista seperti mid life modernisation korvet klas Fatahillah, dan rekondisi alut sista mendekati kemampuan semula seperti yang dilakukan pada fregat klas Ahmad Yani.
Untuk mengefektifkan dukungan unsur-unsur operasional dan pembinaan wilayah perta-hanan, TNI AL melaksanakan gelar pangkalan yang disertai dengan peningkatan kemampuan dukungan pangkalan. Sampai tahun 2009 TNI AL merencanakan 11 pangkalan utama. Pangkalan-pangkalan klas dibawahnya disebar hingga daerah perbatasan.
harga minyak memungkinkan Pemerintah melakukan belanja peralatan militer dalam jumlah signifikan. Departemen Pertahanan memesan berbagai jenis alut sista angkatan laut yang telah dirancang oleh para insinyur TNI AL sendiri. Indonesia tetap melanjutkan adopsi teknologi angkatan laut dari negara-negara Barat. Selama tahun 1980-1990 TNI AL mendapatkan sejumlah alut sista baru diantaranya tiga korvet berpeluru kendali klas Fatahillah buatan Belanda, sebuah korvet latih berpeluru kendali klas Kihajar Dewantara buatan Yugoslavia, dua kapal selam klas 209/1300, empat kapal cepat rudal tipe patrol ship killer klas Keris bu-atan Korea Selatan, dua kapal buru ranjau klas Tripartite buatan Belanda dan empat kapal pendarat tank atau Landing Ship Tank-LST) buatan Korea Selatan. Pemerintah juga memanfaatkan industri strategis untuk membangun peralatan tempur angkatan laut yaitu kapal patroli FPB-57 Nav dalam berbagai variannya hasil kerja sama an-tara Luursen Jerman dengan PT PAL Surabaya. IPTN (PT DI) juga turut membuat torpedo SUT, helikopter N Bell, dan NBO-105 serta pesawat angkut CN-212 untuk TNI AL.