Contact us      Link     Video          


           
Berita

Current Articles | Categories | Search | Syndication

FORUM KAJIAN SESKOAL

MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

 SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

  


 

KAJIAN BIDANG OPERASITRIWULAN I TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

OPTIMALISASI PUSAT MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN (PMPP) TNI

GUNA PENYIAPAN SATUAN TUGAS TNI DALAM RANGKA

MENDUKUNG MISI PERDAMAIAN DUNIA

 

ABSTRAK

 

          Trendatau kecenderungan perkembangan konflik yang terjadi di beberapa negara di dunia telah mengalami evolusi yang semakin komplek dan bersifat multidimensional, baik dalam konteks konflik intrastate maupun interstate yang kesemuanya itu dapat mempengaruhi stabilitas dan situasi keamanan global. Kondisi ini menuntut PBB untuk meningkatkan perannya dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi dengan melibatkan negara-negara anggota lainnya, dalam konteks kebutuhan akan pasukan pemelihara perdamaian guna membantu penyelesaian konflik tersebut dalam rangka terciptanya perdamaian dunia. Untuk itu, PBB melalui mandatnya melaksanakan dan menggelar berbagai operasi perdamaian di negara-negara yang terjadi konflik untuk melaksanakan berbagai tugas operasi, yakni operasi memelihara perdamaian (Peace Keeping Operations), operasi menciptakan perdamaian (Peace Making Operations), operasi penegakan perdamaian (Peace Enforcing Operations) dan operasi membangun perdamaian (Peace Building Operations). Kebijaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang menganut sikap politik bebas dan aktif, menuntut Indonesia sebagai salah satu anggota PBB untuk ikut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui kegiatan misi perdamaian dunia, baik pengiriman pasukan perdamaian oleh satuan TNI maupun perwakilan pejabat militer di markas PBB yang bertugas sebagai penasehat militer ataupun jabatan lain. Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB, dalam merefleksikan fungsi dan perannya di dunia internasional telah menunjukan komitmennya untuk mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian keberbagai belahan dunia yang sedang dilanda konflik. Konsekuensi ini menuntut Indonesia untuk mampu menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) TNI secara maksimal dan profesional, baik personel perorangan maupun personel dalam suatu Satgas. Keberadaan Organisasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI yang berkedudukan langsung di bawah Panglima TNI sangat berperan dalam menyiapkan Satgas TNI untuk misi pemeliharaan perdamaian dunia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Peningkatan permintaan pasukan pemeliharaan perdamaian harus disertai dengan peningkatan peran dan fungsi PMPP TNI dalam menyiapkan personel TNI tersebut. Untuk itu diperlukan suatu konsep pemikiran bagaimana mengoptimalkan PMPP TNI guna menyiapkan Satgas TNI dalam rangka mendukung misi pemeliharaan perdamaian dunia. Oleh karena itu, kajian ini difokuskan pada konsep Mabes TNI untuk mengoptimalisasikan peran PMPP TNI dalam menyelenggarakan perekrutan, pembekalan dan pelatihan bagi personel TNI yang dipersiapkan untuk tugas operasi pemeliharaan perdamaian dunia sertamerencanakan dan mempersiapkan prajurit TNI dalam penugasan latihan dan pendidikan di dalam dan luar negeri.         

 

 


MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

 SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 

  


 

KAJIAN BIDANG OPERASITRIWULAN I TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

KONSEPSI PENDAYAGUNAAN KOMPONEN MARITIM DALAM RANGKA PENGAMANAN ALKI GUNA MENJAGA KEDAULATAN NKRI

 

ABSTRAK

 

                Penegakan kedaulatan negara di laut bukanlah merupakan tanggungjawab TNI AL semata. Pengamanan ALKI membutuhkan adanya keterpaduan atau sinergitas dari seluruh komponen maritim untuk turut aktif berperan serta dalam mengamankannya. Kondisi saat ini menunjukkan, bahwa komponen maritim yang siap didayagunakan menjadi kekuatan maritim, seperti individu, instansi swasta maupun pemerintah yang memiliki kepentingan di laut seperti TNI AL, Polairud, KPLP, KKP, Bea Cukai, para nelayan, Pelra maupun pelaut yang bekerja di kapal-kapal perniagaan nasional, masih merupakan himpunan potensi yang beraktivitas secara sektoral dan belum terintegrasi dengan baik. Meskipun potensi sumberdaya komponen maritim tersebut sangat besar, namun sampai dengan saat ini potensi tersebut masih belum mampu didayagunakan, untuk dipadukan secara sinergis menjadi satu kesatuan kekuatan maritim yang utuh dan berdayaguna. Bertolak dari pemikiran tersebut, diperlukan adanya suatu konsepsi yang dapat digunakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mendayagunakan kemampuan yang dimiliki komponen maritim dalam penyelenggaraan pengamanan ALKI. Apabila kemampuan komponen maritim ini dapat didayagunakan secara optimal, maka hal tersebut diyakini akan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka mendukung stabilitas keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional. Di sisi lain, konsepsi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu mengatasi permasalahan keterbatasan dukungan anggaran yang diperlukan dalam rangka gelar operasional TNI AL. 

 


 MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

   SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 

  

 


 

KAJIAN BIDANG STRATEGITRIWULAN I TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

KONSEPSI PEMBENTUKAN SEA AND COAST GUARD SEBAGAI KEKUATAN PENGGANDA TNI AL DALAM MENDUKUNG SISTEM

PERTAHANAN NEGARA DI LAUT

 

ABSTRAK

 

          Keterpaduan penyelenggaraan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishankamneg) di laut bukan hanya merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AL semata, baik pada masa damai maupun krisis atau perang. Penyelenggaraan Sishankamneg yang efektif dan efisien memerlukan adanya dukungan komponen cadangan sebagai komponen pengganda kekuatan agar komponen utama dapat berfokus pada tugas pokok dan fungsinya.Sesuai dengan amanat konstitusi nasional, maka komponen cadangan TNI AL yang layak dibentuk adalah Sea and Coast Guard Indonesia (SCGI).Pembentukan SCGI merupakan solusi dari kesan tumpang tindih kewenangan penyelenggaraan Penegakan Hukum (Gakkum) di laut saat ini. Dengan dibentuknya SCGI tersebut, maka diharapkan Gakkum dan Keamanan Laut (Kamla) di wilayah yurisdiksi nasional Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembentukan SCGI bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan, hal ini disebabkan karena berbagai instansi pemerintah yang selama ini berkepentingan di laut, terkesan bersikap resisten terhadap gagasan pembentukan SCGI. Resistensi tersebut dikarenakan berbagai kebijakan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara (Hankamneg) di laut yang selama ini dilaksanakan belum bersifat komprehensif dan terintegrasi, sehingga belum dapat mensinergikan berbagai pemangku kebijakan maupun para pemangku kepentingan di bidang kemaritiman untuk dapat bersama-sama bertangung jawab dan mendukung penyelenggaraan Hankamneg di laut. Lebih lanjut lagi, maka gagasan pembentukan SCGI oleh sebagian kalangan, dianggap akan dapat mengurangi kewenangan para stakeholders yang berkepentingan di bidangkemaritiman. Pembentukan SCGI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi Indonesia dalam rangka menjamin keamanan maritim bagi semua pengguna perairan Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan operasional Gakkum di laut diharapkan dapat semakin efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya Maritime Domain Awareness (MDA) dan mampu menstimulasi berbagai stakeholders bidang kemaritimanuntuk ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan stabilitas keamanan maritim.

 

 MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

   SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 

 

  


 

KAJIAN BIDANG STRATEGITRIWULAN II TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

KONSEPSI PENGAMANAN ALKI II DENGAN TEKNOLOGI AKUSTIK BAWAH AIR

GUNA MENINGKATKAN PENGAWASAN TERHADAP KAPAL SELAM ASING

DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEDAULATAN NKRI

 

ABSTRAK

 

          Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah darat, maka secara logis sebagian besar potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di dan atau dari laut. Potensi ancaman menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada dalam lalu lintas perdagangan dunia. Berbagai jenis kapal dagang maupun militer melintas di melalui Sea Lanes of Communication (SLOC) serta Sea Lines of Oil Trade (SLOT) perairan Indonesia. Sehubungan dengan potensi ancaman dimaksud, maka konsekwensi logis lainnya atas pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan, adalah adanya kewajiban untuk menetapkan alur lintas bagi pelayaran Internasional yang diaplikasikan dengan penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Keberadaan ALKI dapat dimanfaatkan oleh beberapa negara untuk melaksanakan berbagai aksi dan tindakan yang berhubungan dengan kepentingannya, dengan berbagai dalih dan alasan untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi armada kapal niaga maupun kapal perangnya. Pengamanan ALKI yang dilaksanakan selama ini dirasakan belum maksimal, khususnya untuk mendeteksi ancaman yang datang dari bawah permukaan, seperti kehadiran kapal selam asing, khususnya yang melalui jalur-jalur pendekat seperti selat-selat yang memiliki nilai strategis. Sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai kemungkinan tersebut, maka perlu dirumuskan suatu konsepsi pengamanan ALKI, yang salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi akustik bawah airguna meningkatkan pengawasanterhadap kapal selam asing dalam rangka menegakkan kedaulatan NKRI. Keterbatasan anggaran pertahanan saat ini berimplikasi pada keterbatasan untuk memiliki kemampuan sistem deteksi dan keterbatasan untuk menghadirkan unsur-unsur permukaan maupun bawah permukaan. Dihadapkan pada kondisi tersebut, maka diperlukan adanya upaya yang bersifat kreatif, aplikatif dan solutif untuk tetap dapat memiliki kemampuan pengawasan dan pengamanan bawah permukaan, guna memonitor aktifitas kapal-kapal asing, terutama keberadaan kapal selam yang melintas perairan Indonesia. Salah satu metode pengamanan yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan teknologi akustik, mengunakan Sound Navigation and Ranging (Sonar) aktif, dengan cara memasang tranduser di Selat Lombok yang dapat memancarkan dan menerima gelombang akustik terhadap pantulan objek yang dicurigai sebagai kapal selam. Pemanfaatan teknologi ini relatif cukup murah dan dapat diproduksi di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi dan keberadaan hasil penelitian terhadap teknologi terkait di berbagai perguruan tinggi seperti di Institut Teknologi Bandung dan Surabaya (ITB/ITS) dan dengan memanfaatkan kompetensi dan kapasitas yang dimiliki Industri Strategis Nasional Instranas terkait seperti PT. Dirgantara Indonesia (DI). Pemilihan Selat Lombok, didasarkan pada faktor strategis, yang terkait dengan adanya dugaan digunakannya perairan Selat Lombok sebagai salah satu perairan yang sangat strategis dan menjadi salah satu pintu utama masuknya kapal selam asing ke wilayah perairan Indonesia. Dengan memperhatikan kondisi oseanografi perairan Selat Lombok yang berhubungan dengan data salinitas, temperatur, kecepatan perambatan suara dalam air dan lain sebagainya, maka akan didapat posisi penempatan sensor yang diharapkan mampu mendeteksi seluruh area perairan Selat Lombok, sehingga dapat menghasilkan pengamanan optimal sepanjang waktu, tanpa memerlukan kehadiran KRI yang membutuhkan dana operasional cukup besar.

 

 

 


MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

 SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

  

 

 


 

KAJIAN BIDANG STRATEGITRIWULANIII TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

KONSEPSI PEMANFAATAN REVOLUTION IN MILITARY AFFAIRS  (RMA) GUNA MENDUKUNG PERAN TNI DALAM RANGKA MENGHADAPI

PEPERANGAN GENERASI KEEMPAT

 

ABSTRAK

 

 

          Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat membawa kemajuan disegala bidang. Perkembangan tersebut, juga telah secara revolusioner merubah cara-cara dalam melaksanakan dan memenangkan sebuah peperangan dengan menggunakan kekuatan yang efektif dan efisien. Dalam lingkungan pertahanan, selanjutnya perubahan tersebut populer dengan terminologi Revolution in Military Affairs (RMA). RMA, juga meliputi perubahan paradigma sifat alamiah dan pelaksanaan operasi militer.Perubahan besar dan mendasar terhadap sifat alamiah peperangan tersebut disebabkan oleh penerapan inovasi teknologi yang dikombinasikan dengan perubahan doktrin militer dan operasi serta konsep organisasi, sehingga menghasilkan suatu karakter militer baru dalam melaksanakan operasi militer. Hal tersebut juga telah turut menjadi pemicu terjadinya pergeseran generasi peperangan ke dalam bentuk generasi baru, yaitu peperangan generasi keempat (4th Generation of Warfare). Peperangan Generasi Keempat (4GW), mengacu kepada sifat peperangan yang kembali ke bentuk desentralisasi, dimana negara kehilangan kontrol terhadap kekuatan perangnya. Secara sangat sederhana peperangan generasi keempat didefinisikan sebagai perang yang melibatkan paling tidak satu pelaku utama, yang bukan merupakan aktor negara, melainkan suatu jaringan dengan ideologi politik sangat kuat. Peperangan generasi keempat merupakan konsep baru yang berpijak pada masyarakat yang saling terhubung, bersifat lintas negara dan berbasis pada kemampuan dan penguasaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi. Di sini semua jaringan politik, ekonomi, sosial dan militer yang tersedia digunakan untuk melakukan serangan langsung terhadap keinginan (the will) pemimpin politik musuh. Dengan sasaran untuk mengubah pemikiran para pembuat kebijakan musuh secara langsung. Konsep dasar peperangan generasi keempat bertumpu pada keinginan politik yang lebih kuat, untuk dapat mengalahkan kekuatan ekonomi dan militer yang lebih besar. Kondisi dan konstelasi geografis serta faktor demografi Indonesia, menuntut eksistensi strategi pertahanan negara yang tepat untuk dapat melindungi dan mengamankannya. Tugas untuk melindungi dan mengamankan Indonesia dengan karakteristik yang demikian mengisyaratkan adanya suatu bentuk tantangan yang kompleks dan berimplikasi pada tuntutan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara yang berdaya tangkal handal serta memiliki kekenyalan untuk dapat beradaptasi dengan mengantisipasi berbagai kondisi dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, termasuk untuk mengantisipasi perubahan paradigma sifat alamiah dan pelaksanaan operasi militer sebagai bagian dari implikasi terjadinya RMA, khususnya yang berhubungan dengan peperangan generasi keempat. TNI sebagai penjaga kedaulatan negara belum secara optimal dapat menguasai dan mengimplementasikan berbagai aplikasi RMA, dalam rangka menjalankan peran dan tugas pokoknya. Kondisi tersebut terjadi, salah satunya adalah sebagai akibat dari kurangnya pemahaman tentang RMA dan adanya pengaruh keterbatasan kemampuan dukungan anggaran pertahanan yang disediakan oleh pemerintah. Di sisi lain, masalah tersulit dari penerapan RMA yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk merubah paradigma dan cara pandang itu sendiri. Untuk itu diperlukan langkah-langkah bijak dalam mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi saat ini, utamanya yang terkait dengan RMA. Mengalir dari uraian di atas, maka terdapat urgensi untuk dapat merumuskan konsepsi tentang pemanfaatan RMA, guna mendukung peran TNI dalam rangka menghadapi peperangan generasi keempat.

 

 

  


 MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

   SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 

 

 


 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANI TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

IMPLEMENTASI SISTEM C4ISR GUNA MENGANTISIPASI NCW PADA

OPERASI LAUT DALAM RANGKA MEMBANGUN

PERTAHANAN NEGARA MATRA LAUT

 

JUDUL

 

          Sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia membutuhkan Pertahanan Negara (Hanneg) matra laut yang kuat demi menjamin terjaganya keamanan dan kepentingan nasional. Laut sebagai medan terbuka merupakan suatu lingkungan nonlinear yang menuntut kemampuan penguasaan ruang dalam wujud situational awareness maupun battlespace awareness. Untuk itu pembangunan Hanneg matra laut harus diarahkan pada dua hal, yaitu bagaimana kekuatan Angkatan Laut dapat beroperasi dan bagaimana Angkatan Laut melaksanakan operasi. Network Centric Warfare (NCW) atau peperangan dengan jaringan terpusat merupakan konsep baru dalam peperangan modern yang lahir sebagai salah satu efek dari perkembangan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang diaplikasikan ke dalam bidang militer. Pengimplementasian NCW bertumpu pada kehandalan sistem Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) atau Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengintaian dan Pengamatan (K4IPP). Di lingkungan TNI AL, C4ISR yang sudah terstruktur dalam Komando dan Pengendalian (Kodal) dan digunakan untuk mengantisipasi NCW Operasi Laut (Opsla). Dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan yang dapat berimplikasi terhadap tidak efektif dan efisiennya mekanisme Kodal dalam Opsla, di antaranya adalah adanya ketidaksesuaian doktrin, organisasi dan prosedur komando serta pengendalian pada Opsla saat dihadapkan kepada kemampuan sistem C4ISR; Belum terpenuhinya standar minimum sistem C4ISR yang diimplementasikan guna terintegrasinya NCW dalam rangka Opsla; Ketidaksiapan SDM TNI AL secara kualitas dan kuantitas, khususnya yang memiliki kompetensi bidang Information Technology (IT), sebagai pengawak sistem C4ISR. Mengalir dari permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya perumusan konsepsi yang berhubungan dengan implementasi sistem C4ISR guna mengantisipasi NCW pada Opsla dalam rangka membangun Pertahanan Negara (Hanneg) matra laut. Pada akhirnya dibutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat, sinergitas dan interdependensi antar stakeholders terkait dalam upaya pengimplementasian sistem C4ISR.

 

 

 


MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

 SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 

  


 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANI TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

IMPLEMENTASI KONSEPSI HUKUM LAUT INTERNASIONAL (UNCLOS 1982) GUNA PENYELESAIAN SENGKETA BATAS MARITIM RI DENGAN NEGARA TETANGGA DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NKRI

 

ABSTRAK

 

          Sengketa perbatasan laut merupakan permasalahan pelik yang tidak dapat diselesaikan dengan mudah, bersifat jangka panjang dan dapat menjadi titik awal konflik serta sengketa batas laut dan maritim, antara negara-negara yang memiliki perbatasan laut, apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Indonesiasebagai negara kepulauan (archipelagic state) menurut United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, mempunyai kedaulatan wilayah (sovereignty) atas perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan kepulauan. Sedangkan di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Landas Kontinen, Indonesia mempunyai hak berdaulat (sovereignty right) atau lazim disebut sebagai kedaulatan atas sumber kekayaan alam. Pengertian tersebut di atas secara filosofis menggambarkan status hukum wilayah negara, di mana secara kontekstual status hukum wilayah negara tidak dapat dipisahkan dengan batas wilayah negara tersebut. Perjanjian Batas Maritim Indonesia dengan beberapa negara tetangga sebagian besar masih mengacu pada Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958. Dengan berlakunya UNCLOS 1982, maka terdapat urgensi untuk melakukan langkah-langkah implementasi, sebagai tindak lanjut (follow up) atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam UNCLOS 1982. Salah satu bentuk implementasi tersebut, adalah dengan menggunakannya sebagai pedoman dalam setiap pembahasan, perundingan dan penyusunan persetujuan internasional yang berhubungan dengan delitimasi batas maritim, khususnya dengan sepuluh negara tetangga yang memiliki perbatasan laut dengan Indonesia. UNCLOS 1982 telah memberikan pedoman bagi negara-negara yang telah meratifikasinya untuk dapat menerima kewajiban yang mengikat (compulsory procedures) dengan menggunakan instrumen-instrumen baik berupa penafsiran hukum maupun penerapan UNCLOS 1982, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 33 Ayat 1, Piagam PBB. Hal dimaksud, antara lain melalui negosiasi (negotiation), penyelidikan (enquiry),mediasi(mediation),konsiliasi (conciliation), arbitrase(arbitration), penyelesaian hukum(judicial settlement), penggunaan cara-cara alternatif yang bersifat regional(resort to regional agency or arrangements), maupun cara-cara penyelesaian damai lainnya(other peaceful means). Apabila cara-cara penyelesaian sengketa di atas tidak dapat disepakati ataupun tidak dapat dicapai secara memuaskan, maka pihak-pihak yang bersengketa dapat memilih cara yang ditetapkan oleh Pasal 287 UNCLOS 1982, yaitu melalui lembaga peradilan internasional, seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), International Court of Justice (ICJ) atau Arbitrasi Khusus (Arbitral Tribunal or Special Arbitral Tribunal). Adanya beberapa alternatif cara dan mekanisme penyelesaian sengketa batas maritim yang diatur dalam UNCLOS 1982 perlu diantisipasi lebih serius oleh Indonesia guna menghindari atau mencegah kerugian yang dapat timbul dan mengganggu kedaulatan NKRI, mengingat Indonesia dalam Piagam Ratifikasi UNCLOS 1982 tertanggal 3 Februari 1986, tidak menentukan suatu prosedur atau forum tertentu bagi penyelesaian sengketa batas maritim dengan negara tetangga.

 

 


MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

 SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 

 


 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANI TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

OPTIMALISASI DUKUNGAN FASILITAS PANGKALAN TNI AL DAERAH PERBATASAN GUNA MENDUKUNG SATUAN OPERASIONAL DALAM RANGKA

MENEGAKKAN KEDAULATAN NKRI

 

ABSTRAK

 

          TNI AL sebagai komponen bangsa yang memiliki tugas pokok menjaga kedaulatan negara dan menegakkan hukum di laut, adalah alat negara yang paling berkompeten dalam menjaga stabilitas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sedangkan KRI merupakan satuan TNI AL yang paling mungkin digunakan untuk menjaga wilayah ZEEI, termasuk untuk menjaga dan mengamankan seluruh sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dari segala macam tindakan ilegal. Guna menjamin kemampuan KRI tersebut, maka salah satu hal penting yang diperlukan adalah tersedianyaDukungan Logistik (Duklog) bagi KRI tersebut. Pihak yang bertanggungjawab dalam penyediaan Duklog tersebut, adalah Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal). Beberapa Lantamal terletak atau berlokasi di daerah perbatasan dan terletak di wilayah perairan Indonesia dengan covering area pada ZEEI sampai dengan perbatasan Laut Indonesia, sehingga Lantamal di daerah ini harus memiliki kemampuan untuk mendukung KRI yang beroperasi di wilayahnya.Dukungan logistik Pangkalan tersebut diberikan dengan jalan menyesuaikannya dengan pola operasi KRI, sehingga operasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai dengan rencana. Lantamal menyelenggarakan dukungan tersebut melalui Fasharkan atau Disharkan, Disbek dan Disfaslan Lantamal.Sinergitas antara KRI dan Lantamal diharapkan dapat memberi hasil, berupa menurunnya bentuk pelanggaran di wilayah ZEEI. Untuk mencapai seluruh tujuan tersebut, maka kemampuan Lantamal di daerah perbatasan perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan Fasharkan termasuk personelnya dalam Harkan KRI serta kemampuan Disbek dalam mendukung kebutuhan Logca KRI dan kemampuan Disfaslan dalam memberi dukungan kepada KRI berupa Dermaga, berikut segala fasilitas pendukungnya. Hal tersebut dapat dilaksanakan, salah satunya adalah dengan jalan memindahkan sebagian kemampuan Harbekfas Pangkalan Awal kepada seluruh Lantamal yang posisinya berada di daerah perbatasan, khususnya yang terletak di wilayah dekat perbatasan perairan di ZEEI. Secara umum, fungsi logistik TNI AL terdiri dari enam bidang fungsi yang memiliki cakupan luas dan terdiri dari perbekalan, pemeliharaan, transportasi, perekayasaan, pelayanan kesehatan serta pelayanan lainnya. Keenam produk bidang fungsional ini, bila dilaksanakan secara terpadu dan optimal serta dilaksanakan dengan tepat dan diterapkan dengan benar dalam perencanaan operasi akan menghasilkan kemampuan Duklog yang efektif, sehingga senantiasa dapat menjamin kesiapan satuan operasi TNI AL.

 

 

 

 

  
MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT
 SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 

 


 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANII TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

OPTIMALISASI IMSS GUNA MENDUKUNG PENGAMANAN LAUT YURISDIKSI NASIONAL DALAM RANGKA TERCAPAINYA TUGAS POKOK TNI AL

 

ABSTRAK

 

          Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas di laut, TNI AL membutuhkan sarana dan prasarana surveillance yang mampu mengawasi corong-corong strategis, terutama di selat dan perairan sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).  Sejalan dengan hal tersebut, maka sarana dan prasarana dimaksud diharapkan dapat didukung oleh teknologi, khususnya teknologi informasi untuk mendukung implementasi Komando Kendali Komunikasi Komputer Intelijen Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP).  Salah satu sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi yang sedang dibangun dan dikembangkan saat ini adalah sistem pengawasan perairan secara terintegrasi atau IMSS (Integrated Maritime Surveillance System).  IMSS yang dibangun dan dikembangkan terbagi dua, yaitu IMSS TNI AL dan IMSS Project 1206.  IMSS Project 1206 merupakan program kerjasama Government to Government (G to G) antara pemerintah Amerika Serikat melalui Office of Defense Cooperation (ODC) dengan pemerintah Indonesia, proyek ini merupakan bagian dari mutual interest negara-negara pengguna (user states) termasuk Amerika Serikat untuk turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam membantu negara-negara pantai di Selat Malaka termasuk Singapura, Malaysia dan Indonesia guna mengamankan alur pelayaran internasional di Selat Malaka. Pada tahun anggaran 2006 (FY06), TNI AL mendapat hibah berupa 10 set peralatan Coastal Surveillance Radar (CSR) atau stasiun radar pantai. Selanjutnya IMSS yang telah terpasang dan mulai beroperasi pada tahun 2008, diharapkan mampu mendukung fungsi K4IPP, utamanya untuk mendeteksi sedini mungkin adanya gejala dan indikasi berbagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan dan pelanggaran hukum di laut. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan tersebut, maka TNI AL diharapkan semakin memiliki kapasitas dan kemampuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokoknya. IMSS dibangun TNI AL untuk mengawasi corong-corong strategis perairan Yurisdiksi Nasional secara terintegrasi, namun saat ini belum optimal apabila ditinjau dari sisi pemanfaatannya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai keterbatasan yang berhubungan dengan SDM pengawak IMSS, fasilitas, sarana dan prasarana Alutsista yang memiliki atau tertaut (installed) dengan peralatan IMSS, terbatasnya jumlah Puskodal, luasnya daerah operasi dan kendala keterbatasan anggaran TNI AL, sehingga eksekusi dari suatu proses yang dikenal dengan terminologi Dekenitetiko (deteksi, kenali, nilai, teruskan, tindakan dan komando)dalam pengambilan keputusan belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan lainnya, terkait dengan belum dapat diintegrasikannya seluruh peralatan IMSS karena adanya perbedaan sistem.

                                                                                               

 

 

 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANII TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

OPTIMALISASI FUNGSI KELAIKAN MATERIEL TNI AL GUNA MENYIAPKAN KONDISI TEKNIS ALUTSISTA DALAM RANGKA

MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI AL

 

ABSTRAK

 

          Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi strategis. Konstelasi geografi perairan Indonesia dan sekitarnya, memiliki kompleksitas tersendiri, sebagai akibat pengaruh dua samudera, sehingga karakternya tidak bersifat homogen. Guna melindungi kepentingan nasional di dan lewat laut, maka Indonesia harus memiliki Angkatan Laut yang kuat, dengan Tugas Pokok (Tupok) antara lain untuk menegakkan kedaulatan negara dan menegakkan hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan Undang-undang Nasional dan Hukum Internasional yang diratifikasi. Sebagai negara maritim dengan konstelasi geografi seperti Indonesia, maka memiliki Angkatan Laut yang besar dan kuat bukan merupakan suatu kemewahan, tetapi lebih merupakan suatu kebutuhan. Dalam rangka melaksanakan Tupoknya, maka kondisi teknis Alutsista yang ada dan dimiliki diharapkan selalu dalam kondisi prima. Kondisi teknis Alutsista yang prima mengandung arti, bahwa Alutsista tersebut harus dapat beroperasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan fungsi asasinya, sehingga pencapaian hasil dari penugasan yang diberikan akan dapat dilaksanakan dengan optimal. Penentuan kondisi teknis Alutsista agar berfungsi sesuai fungsi asasinya dilakukan melalui serangkaian proses uji kelaikan. Hal tersebut dilakukan sebelum Alutsista tersebut dapat digunakan dalam medan penugasan sebenarnya. Penyelenggaraan uji kelaikan merupakan rangkaian dari fungsi kelaikan yang harus dilakukan dalam sistem pembinaan kelaikan materiel TNI AL. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan pada saat operasi, dalam rangka mendukung kebijakan zero accident. Selain itu, pelaksanaan fungsi kelaikan juga dimaksudkan untuk mengefektif dan efisienkan proses pemeliharaan Alutsista, sehingga dapat mencapai usia maksimalnya dengan tingkat penurunan kemampuan yang terukur. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan adanya upaya khusus untuk mengoptimalkan fungsi kelaikan materiel TNI AL. Penyelenggaraan kelaikan Alutsista sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung, antara lain penerapan Total Quality Management (TQM) dalam organisasi pembina teknis fungsi kelaikan, khususnya yang berhubungan dengan Organisasi, SDM dan Anggaran; Pembuatan petunjuk teknis kelaikan materiel TNI AL yang dapat diterapkan dan juga mudah dimengerti serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan penyiapan kondisi teknis Alutsista, sehingga terdapat kesamaan pandang dan pemahaman untuk dapat bekerja dalam satu koridor kelaikan materiel TNI AL; Perumusan peran penyelenggaraan fungsi kelaikan materiel TNI, sebagai suatu rangkaian yang terintegrasi dan terstruktural dari Kementerian Pertahanan (Kemhan), Mabes TNI dan Mabes TNI AL guna menyiapkan kondisi teknis Alusista; Pelaksanaan transformasi fungsi pembinaan materiel dalam pola pembinaan bidang logistik TNI AL menjadi penentuan kebutuhan, penelitian dan pengembangan, standarisasi dan kelaikan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan.

 

 

 

 

 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANII TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

KONSEPSI KERJASAMA KEAMANAN MULTILATERAL GUNA MENJAMIN STABILITAS KAWASAN ASEAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN

KOMUNITAS KEAMANAN ASEAN (ASC) PADA TAHUN 2015

 

ABSTRAK

 

            ASEAN berdiri pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mengembangkan hubungan dan kerjasama bilateral dan multilateral antar negara di Kawasan Asia Tenggara dengan berbagai negara di luar kawasan tersebut. Inisiatif pengembangan hubungan dan kerjasama ASEAN, difokuskan pada tiga bidang utama dan diarahkan untuk membentuk tiga komunitas sebagai wadahnya, yaitu ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Pasca berakhirnya Perang Dingin, telah terjadi pergeseran paradigma keamanan yang lebih menitikberatkan pada isu-isu keamanan non tradisional (Non-Traditional Security,NTS). Pergeseran paradigma tersebut, secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi pengembangan hubungan dan kerjasama yang terkait dengan ASC. Prinsip dari pengembangan hubungan dan kerjasama tersebut, sesuai dengan Visi ASEAN yang terkait dengan ASC, ditujukan agar setiap negara anggota ASEAN dapat menikmati perdamaian dan stabilitas keamanan di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020, yang pada akhirnya disepakati melalui sebuah komitmen untuk dipercepat perwujudannya pada tahun 2015. Permasalahan yang mengemuka dan berhubungan dengan perwujudan konsep ASC, adalah belum optimalnya perangkat lunak operasional (operational software) dan perangkat keras organisasi (organizational hardware) ASEAN untuk menghadapi ancaman NTS. Ke depan, ASC perlu lebih mengantisipasi pergeseran paradigma melalui pendekatan yang lebih komprehensif, pro-aktif dan holistik dalam rangka menghadapi spektrum perluasan pemahaman konsep keamanan yang semakin luas guna menjamin keamanan di wilayah Asia Tenggara yang memiliki dimensi maritim sangat kuat. Tantangan yang berhubungan dengan paradigma baru keamanan memerlukan respon yang cepat. Di sisi lain, perangkat lunak operasional dan perangkat keras organisasi ASEAN belum dioptimalisasikan untuk menghadapi tantangan tersebut, karena ASEAN pada prinsipnya dirancang untuk tujuan confidence-building dan bukan untuk community-building. Belum optimalnya konsepsi kerjasama keamanan ASEAN pada kenyataannya juga dapat diartikan belum adanya konsepsi kerja sama yang komprehensif dalam rangka menghadapi NTS yang sudah diidentifikasi oleh ASC, sehingga membuka ruang untuk dapat memunculkan solusi terbatas yang terkait dengan kerjasama keamanan multilateral antara negara-anggota ASEAN dan sekitarnya.

 

 

 

 

 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANIII TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

KONSEPSI PENYIAPAN INFRASTRUKTUR INDUSTRI DAN JASA MARITIM GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RANGKA MENJAMIN KETAHANAN NASIONAL

 

ABSTRAK

 

          Pembangunan nasional yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan bangsa pada hakekatnya, merupakan suatu rangkaian upaya pembangunan nasional disegala bidang yang berkesinambungan dan berkelanjutan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat, sebagai landasan dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh. Sebagai negara maritim, strategi pembangunan nasional diharapkan dapat difokuskan kepada penyiapan infrastruktur Industri Jasa Maritim (Injasmar), sehingga dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional. Peran Injasmar saat ini, secara relatif dapat dikatakan belum dapat mendukung pembangunan nasional secara baik, karena belum maksimal dalam hal kesiapan infrastruktur, di antaranya infrastruktur di bidang pelayaran, industri galangan kapal dan keselamatan pelayaran. Peningkatan peran Injasmar, pada akhirnya tidak hanya diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, namun juga diharapkan dapat menjamin sektor ketahanan nasional guna tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Untuk meningkatkan peran Injasmar, diperlukan penyiapan infrastruktur Injasmar, yang di dalamnya terdapat keterkaitan erat antara aspek ekonomi dan pertahanan, sehingga perlu adanya suatu konsep kebijakan yang tepat dan realistis.Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa peran Injasmar saat ini belum dapat mendukung pembangunan nasional secara baik. Beberapa penyebabnya, adalah karena belum maksimalnya penyiapan infrastruktur Injasmar, belum efektifnya hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat mensinergikan berbagai pemangku kepentingan pembangunan sektor kelautan dan kemaritiman, belum optimalnya peran lembaga keuangan serta adanya faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) profesional yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan nasional sektor kelautan dan kemaritiman dalam rangka menjamin ketahanan nasional.Salah satu solusi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan peran Injasmar, adalah dengan meningkatkan kesiapan infrastruktur Injasmar, khususnya yang berhubungan dengan bidang pelayaran, industri galangan kapal dan keselamatan pelayaran.

 


MARKAS BESAR ANGKATAN LAUT

 SEKOLAH STAF DAN KOMANDO

 


 

PENELITIAN LANJUTTRIWULANIII TA 2010

DIREKTORAT PENGKAJIAN STRATEGI DAN OPERASI

 

JUDUL

 

       AKTUALISASI DUKUNGAN MATERIAL DAN PERBAIKAN DI  WILAYAH BARAT GUNA MENDUKUNG OPERASIONAL UNSUR-UNSUR KRI KOARMABAR

DALAM RANGKA MENDUKUNG TUGAS POKOK TNI AL

 

ABSTRAK

 

          Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan adanya berbagai kepentingan di Perairan Wilayah Barat Indonesia. Benturan kepentingan menimbulkan potensi ancaman baik secara tradisional maupun non tradisional oleh state actor maupun non state actor. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Koarmabar selaku institusi pertahanan dan keamanan nasional di Perairan Wilayah Barat untuk mampu menjawab segala bentuk ancaman.Terkait dengan hal tersebut, maka salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas operasional TNI AL di lapangan adalah belum optimalnya dukungan material dan perbaikan terhadap unsur-unsur KRI Koarmabar. Fungsi pembinaan dukungan logistik pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan yang saling mengkait yang dijabarkan di dalam fungsi-fungsi pembinaan dan diselenggarakan dengan pola-pola yang memungkinkan pencapaian sasaran pembinaan secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan operasi, unsur-unsur KRI Koarmabar sering menemui kendala dalam hal dukungan material suku cadang dan perbaikan. Pangkalan masih terkendala oleh ketersediaan material pendukung untuk perbaikan unsur yang akan dilaksanakan. Terbatasnya bekal material yang ada di gudang unsur dan tidak adanya gudang material di Fasharkan, telah mengakibatkan pengadaan barang-barang tersebut tidak dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Di sisi lain setiap unsur KRI yang mengalami kerusakan di daerah operasi memerlukan dukungan logistik yang cepat dan tepat agar siap beroperasi kembali. Dukungan logistik yang diberikan berupa pemeliharan, perbaikan dan pembekalan, sedangkan pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan sesuai tingkat pemeliharaan yang telah ditetapkan, yaitu organik, menengah dan depo. Untuk meningkatkan dukungan material suku cadang dan perbaikan terhadap unsur KRI Koarmabar diperlukan upaya-upaya dari pihak terkait khususnya Mabes TNI, Mabes TNI AL, Koarmabar dan Lantamal.Peningkatan dukungan dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pangkalan dalam bidang fasilitas perbaikan, mempercepat mekanisme pelaksanaan dukungan material suku cadang, perbaikan gudang di KRI maupun pangkalan serta rencana anggaran maupun komitmen terhadap Jadwal Olah Pemeliharaan (JOP) dan Jadwal Olah Gerak (JOG).Melaluiaktualisasi dukungan material dan perbaikan, maka diharapkan operasional unsur-unsur KRI Koarmabar dapat terdukung secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan tentang aktualisasi dukungan material dan perbaikan dengan melaksanakan upaya-upaya agar operasi yang digelar dapat terlaksana.

 

 


 

posted @ Wednesday, April 13, 2011 2:31 PM by

Previous Page | Next Page