Contact us      Link     Video          


           

Current Articles | Categories | Search | Syndication

ANALISIS HUKUM KELEMBAGAAN BAKORKAMLA

 

Dasar hukum pelaksanaan pembentukan kelembagaan Bakorkamla berdasarkan
ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Nasional (LN RI Tahun 1996 No. 73, TLN RI No. 3647).

Pasal 23 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 Menentukan: "Apabila diperlukan, untuk mening-katkan pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan Perairan Indonesia sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan Keputus-an Presiden".

Penjelasan Pasal 23 ayat (3) Menjelaskan: Cukup Jelas. Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 Me-nentukan: "Apabila diperlukan, untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk badan koor-dinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".

Penjelasan Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 Menjelaskan: "Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai penegakan kedaulat-an dan hukum di Perairan Indonesia, namun karena mengenai penegakan kedaulatan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertaha-nan Keamanan Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 (seka-rang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara), maka yang perlu dikoordinasikan hanya mengenai pelak-sanaan penegakan hukum.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu: Tentara Nasional Indonesia Ang-katan Laut, Kepolisian Negara RI, Depertamen Perhubungan, Depertemen Pertanian (sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan), Depar-temen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

Berdasarkan kedua landasan hukum pelak-sanaan pembentukan kelembagaan Bakorkamla tersebut di atas, isu hukum yang timbul adalah :

- Apa makna dari kata-kata "apabila diperlukan" ?

- Apa karakter dari kelembagaan Bakorkamla?

- Apa rasio legis atau dasar filosofi perlunya di-bentuk kelembagaan Bakorkamla dalam rangka pe-negakan hukum di laut oleh instansi sektoral? se-dangkan mengenai penegakan kedaulatan tidak di-perlukan campur tangan kelembagaan Bakorkamla?

Untuk menganalisis ketiga isu hukum tersebut di atas digunakan pendekatan perundang-undangan.

 

Makna kata-kata "apabila diperlukan"

Kedua aturan hukum sebagai landasan pelak-sanaan pembentukan kelembagaan Bakorkamla ter-sebut di atas tidak menjelaskan apa makna dari kata-kata "apabila diperlukan". Kata-kata "apabila diper-lukan" mengandung makna bahwa "diadakan karena berguna, bermanfaat" pada situasi/keadaan yang memerlukan itu. Dapat dikatakan bahwa dibalik kata-kata "apabila diperlukan" berarti ada sesuatu keadaan yang kurang (kurang pas) atau dapat dikatakan ada-nya fakta hukum sehingga memerlukan dibentuknya badan koordinasi yang sekarang telah terbentuk lembaga Bakorkamla.

Dikaitkan dengan kegunaan lembaga Bakor-kamla dan manfaat adanya lembaga Bakorkamla bagi instansi sektoral penegak hukum di laut, perlu dipertanyakan, apakah instansi sektoral penegak hukum di laut tersebut merasakan adanya manfaat hadirnya lembaga Bakorkamla? apakah lembaga Bakorkamla tersebut berguna bagi instansi sektoral penegak hukum di laut itu?. Untuk menjawab per-tanyaan tersebut perlu adanya kejujuran dari instansi sektoral itu? dan jangan-jangan instansi sektoral pe-negak hukum di laut itu beranggapan bahwa hadirnya lembaga Bakorkamla akan mengganggu system penegakan hukum di laut, yang seharusnya hu-kum ditegakkan secara benar, jujur dan adil, dengan adanya koordinasi dari lembaga Bakor-kamla akan merusak system tersebut.

 

Karakter dari lembaga Bakorkamla.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, dapat dirumuskan karakter dari Bakorkamla, sebagai berikut :

- Bakorkamla adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- Bakorkamla sebagai lembaga koordinasi (pem-beritahuan)

- Bakorkamla bukan sebagai lembaga penegak hukum (non yudisiel).

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai karakter dari lembaga Bakorkamla dapat dilihat dari Bab II (Kedudukan, tugas, dan fungsi) Bakorkamla yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, sebagai berikut :

Pasal 2 Per Pres No. 81 Tahun 2005 Menentukan : "Badan Koordinasi Keamanan Laut, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini dise-but Bakorkamla, adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden".

Pasal 3 Per Pres No. 81 Tahun 2005 Menentukan: "Bakorkamla mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu".

Pasal 4 Per Pres No. 81 Tahun 2005 Menentukan: "Dalam melaksanakan tugas seba-gaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bakorkamla menyelenggarakan fungsi" :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut;

b. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan laut yang meliputi kegiatan penja-gaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan peme-rintah di wilayah Perairan Indonesia;

c. Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang keamanan laut secara terpadu.

Dilihat dari tugas dan fungsi Bakorkamla terse-but di atas dan dikaitkan dengan maksud pelaksa-naan pembentukan lembaga Bakorkamla sebagai-mana diatur di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) berikut penjelasannya UU No. 6 Tahun 1996 tersebut di atas, tugas dan fungsi Bakorkamla telah menyim-pang dari amanat sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) berikut penjelasannya UU No. 6 Tahun 1996, yaitu pembentukan badan koordinasi dalam rangka mengkoordinasikan mengenai pelaksanaan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektoral (instansi terkait). Dengan demikian seharusnya pem-bentukan lembaga Bakorkamla dengan tugas utama-nya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan pene-gakan hukum di laut bukan mengkoordinasikan pelak-sanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu.

Terdapat perbedaan yang cukup jelas antara pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut de-ngan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut dilaksanakan oleh instansi sektoral, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara RI, Depertamen Perhu-bungan, Depertemen Pertanian (sekarang Departemen Kela-utan dan Perikanan), Departemen Keu-angan, dan Departe-men Kehakiman, se-suai dengan wewe-nang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan keten-tuan peraturan perun-dang-undangan na-sional maupun hukum internasional, se-dangkan pelaksana-an kegiatan operasi keamanan laut meru-pakan tugas pokok TNI AL atau dengan kata lain instansi yang berwenang mengada-kan operasi keamanan laut adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf "c" Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di-mana Tentara Nasional Indonesia bertugas melak-sanakan kebijakan Pertahanan Negara untuk melak-sanakan Operasi Militer Selain Perang, diantaranya Operasi Militer Keamanan Laut (bagi TNI AL).

Dapat dikatakan bahwa secara politis pembentuk-an Bakorkamla untuk mendukung tugas-tugas operasi militer khususnya pelaksanaan tugas pokok TNI AL, yaitu melaksanakan operasi mili-ter keamanan laut secara terpadu, bukan sebagai lembaga koordinasi pelaksanaan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh berbagai instansi sektoral (instansi terkait) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (3) berikut penje-lasannya UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Na-sional. Makna dari kata-kata "secara terpadu" ber-arti pelaksanaan kegiatan operasi militer keamanan laut melibatkan instansi lain, melibatkan instansi lain inilah yang memerlukan adanya koordinasi. Semakin jelaslah bahwa hadirnya lembaga Bakorkamla dengan tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan dengan instansi lain dalam rangka TNI AL melak-sanakan tugasnya mengadakan operasi militer keamanan laut secara terpadu.

Timbullah pertanyaan hukum: "Apakah pelak-sanaan operasi militer keamanan laut secara terpadu termasuk didalamnya pelaksanaan penegakan hukum di laut" ? Berdasarkan tugas pokok Bakor-kamla di dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut tidak merumuskan secara tegas bahwa operasi militer keamanan laut secara terpadu termasuk didalamnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Tugas pokok Bakorkamla sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 murni melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu, tidak ter-masuk mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh instansi sektoral (instansi terkait).

Dalam melaksanakan tugas tersebut Bakor-kamla menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang operasi keamanan laut termasuk di dalamnya penindakan pelanggaran hukum. Rupanya koordinasi pelaksana-an kegiatan operasi militer keamanan laut secara terpdu termasuk di dalamnya penindakan pelang-garan hukum (penegakan hukum di laut). Pada hal secara khusus penegakan hukum di laut yang dila-kukan oleh instansi sektoral telah berjalan lama se-suai dengan kewenangannya masing-masing berda-sarkan aturan hukumnya masing-masing pula tanpa memerlukan adanya badan koordinasi, karena dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut kewenangan masing-masing instansi sektoral tersebut telah diatur secara jelas tanpa adanya konflik kewenagan, kecuali penegakkan hukum perikanan terdapat konflik kewenangan antar ketiga instansi sektoral, yaitu TNI AL, Kepolisian dan PPNS DKP.

Sebagai ilustrasi contoh dilihat dari tugas pokok TNI AL yang telah dirumuskan secara tegas di dalam ketentuan Pasal 9 berikut Penjelasannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagai berikut :

a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;

b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;

d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;

e. melaksanakan pemberdayaan wilayah per-tahanan laut.

 

Penjelasan Pasal 9 huruf "b" UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI: "Yang dimaksud dengan menegakkan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut sesuai dengan kewe-nangan TNI AL (constabulary function) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan yang berlaku untuk mengatasi an-caman tindakan kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yuridiksi nasional. Menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penang-kapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan".

Nah timbullah pertanyaan apakah TNI AL dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menegak-kan hukum di laut memerlukan adanya badan koor-dinasi? ternyata aturan hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan TNI AL tidak terdapat satu pasalpun yang mengaharuskan TNI AL dalam melaksanakan tugas dan kewenangan-nya memerlukan adanya badan koordinasi, demikian juga instansi sektoral lainnya dalam melaksanakan kewenangannya menegakkan hukum di laut tidak memerlukan adanya badan koordinasi. Koordinasi itu perlu sejauh terkit dengan pelaksanaan kewe-nangan penegakan hukum, tetapi tidak melalui badan koordinasi, melainkan koordinasi secara langsung kepada instansi sektoral terkait dengan pelaksanaan kewenangan penegakan hukum di laut. Hal inilah yang menyebabkan badan koordinasi keamanan laut yang sejak dahulu dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 1972 sampai saat ini tidak berfungsi, karena kehadiran badan koordinasi itu tidak jelas siapa/instansi mana yang membutuh-kan? terlebih lagi badan koordinasi itu dibentuk dengan kalimat "apabila diperlukan" berarti harus adanya fakta hukum yang memerlukan adanya badan koordinasi itu, disini fakta hukumnya saja tidak jelas? sehingga pembentukan badan koordinasi itu pun tidak jelas untuk siapa dan siapa yang memerlukannya?

Sebagai contoh fakta hukum yang timbul dari penegakkan hukum di laut yang dilakukan oleh instansi sektoral, seperti penegakkan hukum di laut terjadi benturan kepentingan antar instansi sektoral karena penegakan hukum di laut merupakan lahan basah, sehingga menjadi rebutan tiap-tiap instansi sektoral untuk meraup keuntungan pribadi maupun keuntungan instansinya. Jika hal ini menjadi fakta hukumnya dan yang menjadi dasar utama dibentuk-nya badan koordinasi berarti setiap instansi sektoral dalam menegakkan hukum di laut perlu diper-tanyakan: instansi penegak hukum justru melanggar hukum, dengan demikian tidak layak untuk menjadi penegak hukum.

 

Rasio legis atau dasar filosofi dibentuknya badan koordinasi (Bakorkamla) dapat dilihat pada Penjelas-an ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996 dan Diktum Menimbang huruf "a" Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla.

Pada Penjelasan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UU No. 6 Tahun 1996, yaitu badan koordinasi diben-tuk dalam rangka mengkoordinasikan mengenai pelaksanaan penegakkan hukum di laut yang dilakukan oleh instansi sektoral, yaitu Tentara Nasi-onal Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara RI, Depertamen Perhubungan, Depertemen Pertanian (sekarang Departemen Kelautan dan Perikanan), Departemen Keuangan, dan Depar-temen Kehakiman. Disini diperlukan adanya fakta hukum terlebih dahulu baru dapat dibentuk badan koordinasi. Fakta hukumnya saja belum jelas badan koordinasi telah terbentuk?

Pada Diktum Menimbang huruf "a" Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tentang Bakorkamla, yaitu: "bahwa penegakkan hukum dan keamanan di Perairan Indonesia dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah sehingga perlu dikoordinasikan agar berdaya guna dan berhasil guna". Anehnya tugas pokok Bakorkamla yang terdapat di dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 itu justru bukan untuk mengkoordinasikan penegakan hukum di Perairan Indonesia yang dilakukan oleh berbagai instansi penegak hukum di laut (instansi sektoral) melainkan tugas pokok Bakorkamla adalah mengko-ordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan di laut secara terpadu yang nota bene itu merupkan tugas pokok TNI AL mengadakan operasi militer keamanan di laut.

Ini salah satu bentuk penyusunan peraturan yang tidak jelas sehingga menyulitkan dalam implementasi pelaksanaannya. Setelah diteliti secara substansial Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 diilhami oleh Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, utamanya Ke-menterian Koordinator. Kementerian Koordinator merupakan unsur pelaksana pemerintah dan merupakan pembantu utama Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan. Kementerian Koordinator tidak mem-punyai kewenangan administratif berbeda dengan kementerian yang memimpin departemen yang mempunyai kewenangan administratif. Penyusunan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2005 tersebut tanpa memperhatikan atauran hukum lainnya terutama Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan rasio legis atau dasar filosofi diben-tuknya badan koordinasi (Bakorkamla) menunjukkan adanya indikasi bahwa penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh berbagai instansi sektoral tersebut mengharuskan tunduk dan patuh kepada TNI AL sebagai salah satu lembaga penegak hukum di laut dibawah koordinasi Bakorkamla. Jika hal itu dikehendaki perlu dipertanyakan "apakah instansi sektoral lainnya yang mempunyai kewenangan yang sama selaku penegak hukum di laut mau tunduk dan patuh kepada instansi TNI AL? mengingat masing-masing instansi sektoral tersebut mempunyai ke-wenangan yang sama dan dibentuk berdasarkan aturan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang.

Jika memang demikian tepatlah kiranya apa yang saya sampaikan di depan para pejabat Bakorkamla pada tanggal 14 Februari 2007 di kantor Bakorkamla Jakarta dengan topik "

Ide-Ide Untuk Kuatnya Bakorkamla" sebagai berikut:

a. Bakorkamla mau jadi lembaga penegak hukum atau sekedar lembaga koordinasi? jika mau dijadikan sebagai lembaga penegak hukum harus namanya jangan ada kata-kata koordinasi, karena pengertian koordinasi mengandung makna sekedar pemberitahuan tanpa adanya kewenangan-kewe-nangan. Jadi sebagai usul namanya adalah Badan Penegak Hukum Di Laut.

b. Badan Penegak Hukum Di Laut harus dibentuk dengan aturan hukum legislasi, yaitu Undang-Undang tidak dibentuk dengan aturan hukum regulasi. Hal ini terkait dengan dua hal, pertama: larangan yang diatur di dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana segala susuatu yang berkaitan dengan hak asasi manusia harus diatur dengan UU, kedua; hakim dalam menilai/pengujian keabsahan seluruh tindak pemerintahan (tindak pemerintahan di bidang penegakan hukum di laut) selalu menerapkan hukum meteriel yang paling utama adalah UU dan PERDA (aturan hukum legislasi), dengan demikian sumber utama kewenangan adalah aturan hukum legislasi.

c. Aturan hukum Badan Penegak Hukum Di Laut melebur beberapa kewenangan dari beberapa instansi penegak hukum di laut (saat ini kewenangan tersebut ada pada instansi sektoral) dan selanjutnya di dalam aturan hukum itu adanya pembagian/pembatasan kewenangan secara jelas dengan mekanisme kerja yang pasti serta dilengkapi dengan on line integrated system artinya salah satu instansi melakukan penangkapan pelang-garan di laut terdeteksi oleh instansi lainnya. Contoh : TNI AL sebagai penegak hukum di laut hanya dibatasi/diberi kewenangan untuk penang-kapan terhadap Tindak Pidana/Pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran kedaulatan Negara (sesuai dengan tugas pokok TNI AL). Kepolisian sebagai penegak hukum di laut dibatasi/diberi kewenangan penangkapan terhadap Tindak Pidana/Pelanggaran di laut pada wilayah laut kewenangan Propinsi/Kabupaten/Kota. PPNS DKP melebur dengan Badan Penegak Hukum Di Laut untuk melakukan penyidikan/pemberkasan (BAP) selauruh hasil tangkapan TNI AL/Kepolisian, selanjutnya menyerahkannya kepada Kejaksaan. Dengan demikian tidak akan terjadi konflik kewenangan seperti yang terjadi di UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

d. Aturan hukum Badan Penegak Hukum Di Laut mengatur penegakan hukum administrasi, kepidanaan, dan keperdataan jangan seperti UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang hanya mengatur penegakan hukum kepidanaan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemberian izin pemanfaatan sumber daya laut, dimana instansi yang memberikan izin berwenang untuk mencabut izin sebagai penegakan hukum administrasi. Hendaknya seluruh perizinan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara terpadu ada dibawah bakorkamla. Tindak Pidana/Pelanggaran hukum di laut kadangkala berkalitan dengan rusaknya lingkungan yang harus mengganti kerugian atau pemulihan lingkungan, dalam hal ini mengatur penegakan hukum keperdataan.

e. Mempertajamnya konflik antar nelayan dalam penangkapan ikan, tidak terlepas dari adanya konflik norma hukum antara UU Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Perikanan. UU Pemerin-tahan Daerah menggunakan pendekatan konsep kewilayahan sementara UU Perikanan mengguna-kan pendekatan konsep kekuatan kapal perikanan dan/atau gross tonnage kapal perikanan.

f. Tingginya illegal fishing yang merugikan Negara Rp. 30-40 Triliyun Pertahunnya disamping disebab-kan oleh konflik kewenangan antar aparat penegak hukum, juga disebabkan adanya aturan hukum yang memberikan kemudahan khusus keimigrasian (Dahsuskim) kepada nelayan asing yang menang-kap ikan di wilayah laut Indonesia, dimana nelayan asing bebas untuk turun ke darat untuk pendaftaran dan sidik jari, bebas dari keharusan memiliki Izin Masuk dan Visa, sehingga orang asing bebas keluar masuk ke dan dari wilayah laut Indonesia. Tidak heran apabila nelayan asing beranggapan bahwa menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tidak dilarang (hasil penelitian disertasi kasus kapal perikanan menunjukkan hal itu).

Akhirnya kepentingan negaralah yang harus kita utamakan kita kesampingkan kepentingan departe-men/instansi sektoral demi terselamatkannya kekayaan alam sumber daya laut kita. Demikian ide-ide untuk kuatnya Bakorkamla, semoga bermanfaat untuk bangsa dan Negara Indonesia.

 

Dr. Lufsiana, S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Hukum UHT adalah Doktor lulusan Universitas Airlangga Surabaya dengan keahlian hukum laut otonomi daerah khususnya hukum perikanan. Judul Disertasinya adalah Wewenang Daerah Mengelola Sumber Daya Perikanan.

posted @ Wednesday, May 23, 2007 10:11 AM by

Previous Page | Next Page