Contact us      Link     Video          


           
Articles TNI AL

Current Articles | Categories | Search | Syndication

BILA LETKOL ALI RIDLO, BICARA SOAL UU PERTAHANAN NEGARA DAN UU TNI

BILA LETKOL ALI RIDLO, BICARA SOAL UU PERTAHANAN NEGARA DAN UU TNI

Jakarta, 24 November 2014 (Dispenal).---   Adalah Letkol Laut (KH) Ali Ridlo, S.H., M.M., seorang Pamen TNI AL jebolan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang (Unissula) dan Universitas Krisna Dwipayana (Unkris),  Jakarta, yang begitu jeli memperhatikan UU Pertahanan Negara dan UU TNI. Karenanya, pria kelahiran Demak, Jawa Tengah, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat (Kabagset) Kasal, hari ini, Senin (24/11/2014), di Jakarta, menggoreskan penanya berjudul “Apa Perlu UU Pertahanan Negara dan UU TNI Direvisi? Sebagai Dasar Tindak Pidana Pembajakan di Luar Perairan Yurisdiksi Nasional”.

Berikut ini isi tulisan selengkapnya. Berbicara tentang Yuridis tidak terlepas dari hukum maupun peraturan yang berlaku baik secara Nasional maupun Internasional. Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS 1982) telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 secara yuridis formal memberikan kewenangan penegakan hukum bagi kapal perang terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan di dan atau lewat laut, terutama kejahatan seperti pembajakan yang terjadi di laut lepas atau masuk wilayah negara lain. Penegakan hukum dilaut  dimaksudkan adalah penegakan hukum di laut sesuai dengan kewenangan TNI TNI AL ( Constabulary Function). Mengacu kasus pembajakan MV. Sinar Kudus yang dilakukan oleh pembajak Somalia, TNI telah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang dalam rangka penegakan hukum yang dipayungi Hukum Internasional yaitu UNCLOS 1982, pasal 100 yang intinya, “Kewajiban untuk kerjasama dalam penindasan pembajakan di laut”, dimana semua negara harus bekerjasama sepenuhnya dalam penindasan pembajakan di laut lepas atau tempat lain di luar perairan Yurisdiksi suatu negara.  Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pembajakan  di luar perairan Yurisdiksi Nasional ,tidak hanya berdasar pada UNCLOS 82 tetapi perlu juga  dipayungi oleh beberapa Peraturan Per Undang – Undangan Nasional. Indonesia telah mempunyai Undang – Undang  Pertahanan Negara  dan Undang – Undang TNI yang dalam pasal – pasalnya belum mengatur secara detail mengenai wilayah atau tempat  di luar perairan Yurisdiksi Nasional dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang  termasuk mekanisme komando antara Panglima TNI, Presiden dan DPR dalam mengatasi Pembajakan di luar Perairan Yurisdiksi Nasional. Dari uraian diatas muncul pertanyaan, apakah Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI kita sudah optimal sebagai dasar  dalam penegakan hukum  terhadap Tindak Pidana Pembajakan di laut lepas atau diluar perairan yurisdiksi nasional?

TNI AL merupakan bagian dari TNI selain mengemban tugas selaku penegak hukum dan penjaga keamanan di laut, juga mengemban tugas selaku penegak kedaulatan negara di laut serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Implementasinya antara lain dalam pengamanan pelayaran kapal-kapal berbendera Indonesia yang sedang berlayar di luar perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia dari tindakan pembajakan dan perompakan. Dihadapkan dengan tugas dan dinamika ancaman yang bersifat faktual maupun potensial, telah memunculkan momentum untuk melihat kembali pemahaman terhadap Keamanan Nasional. TNI  berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan, fungsi TNI sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata sedangkan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI perlu di payungi perundang-undangan dalam pengiriman pasukan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana Pembajakan di luar perairan Yurisdiksi Nasional dalam rangka melindungi Kepentingan Nasional.

Kondisi saat ini, Undang-undang Pertahanan dan Undang-undang TNI, belum mengatur secara detail yang diwujudkan dalam pasal-pasal tentang mengatasi ancaman bersenjata dan membantu pemerintah dalam menangani pembajakan di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Undang – Undang diatas belum menyebutkan tentang mekanisme keputusan politik dan adanya dukungan politik dari DPR tentang pengiriman pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional dalam penegakan hukum terhadap pembajakan dalam rangka melindungi Kepentingan Nasional.

Ketentuan Pengiriman Pasukan TNI di Luar Perairan Yurisdiksi Nasional pada Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI.

a.         Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang Pertahanan Negara adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang pertahanan negara dan sistem pertahanan negara. Di dalam sistem pertahanan negara merupakan suatu sistem yang bersifat semesta dan melibatkan seluruh wilayah serta sumber daya nasional yang dipersiapkan secara total, terpadu, berkesinambungan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. TNI merupakan komponen utama sebagai alat negara di bidang pertahanan, dimana dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Mengacu kejadian pembajakan terhadap MV. Sinar Kudus di Teluk Aden Somalia, dimana pemerintah RI berkeputusan untuk mengatasi pembajakan tersebut, kemudian atas perintah Presiden, Panglima TNI membentuk Satuan Tugas (Duta Samudera dan Merah Putih). Dalam konteks yuridis di dalam Undang-undang Pertahanan belum dijelaskan secara rinci di dalam pasal-pasal tentang pengiriman pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional dalam penegakan hukum, tetapi di dalam pasal-pasal Undang-undang Pertahanan Negara hanya menjelaskan secara umum. Adapun pasal-pasal di dalam Undang-undang pertahanan yang terkait dalam pengiriman pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional adalah sebagai berikut :

1)            Pasal 10  :  pada angka (3) huruf  c yaitu Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : melaksanakan Operasi Militer Selain Perang. Operasi ini  berdasarkan Undang-undang TNI untuk mengatasi pemberontakan bersenjata dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Tugas TNI dalam melaksanakan penegakan hukum di luar perairan Yurisdiksi Nasional, belum di jelaskan secara rinci di dalam Undang-undang Pertahanan negara tentang dimana tempat atau wilayah yang akan dilaksanakan operasi TNI, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa TNI dalam melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang hanya berada di perairan Yurisdiksi Nasional. Mengacu kepada Hukum Internasional yaitu UNCLOS 1982 pasal 100, bahwa negara Indonesia dapat bekerjasama dengan negara lain untuk menindak pembajakan serta mengatur kekebalan kapal perang di laut lepas yaitu memiliki kekebalan penuh terhadap Yurisdiksi negara manapun selain Negara bendera. Hal ini menjelaskan bahwa kapal perang dapat bergerak ke laut lepas berdasarkan UNCLOS 1982 tetapi dalam Undang-undang Pertahanan Negara, hal ini belum di atur secara detail.

2)         Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk menghadapi ancaman bersenjata, kewenangan Presiden, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal ini di sebutkan bahwa pengerahan pasukan TNI menghadapi ancaman bersenjata adalah kewenangan Presiden sebagai Panglima tertinggi, namun pada pasal ini belum dijelaskan tentang tempat terjadinya ancaman bersenjata dan bagaimana mekanismenya hubungan antara Panglima TNI, Presiden dan DPR dalam pengerahan pasukan untuk mendapat dukungan politik dari DPR. Ketika ada ancaman bersenjata di luar perairan Yurisdiksi Nasional, misalnya kasus pembebasan MV. Sinar Kudus di Somalia, ketika Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk melaksanakan Operasi pembebasan, tentunya pergerakan TNI dalam melaksanakan  tugas perlu dipayungi peraturan Perundang-undangan. Bahwa pengerahan pasukan, di dalam Undang-undang Pertahanan belum disebutkan bagaimana mekanisme Panglima TNI mendapat perintah dari Presiden, bagaimana mekanisme dukungan anggaran dan bagaimana Presiden mendapat persetujuan dan atau tidak mendapat persetujuan dari DPR kemudian disampaikan lagi kepada Panglima TNI. Mekanisme ini sangat mempengaruhi proses perencanaan TNI dalam pengerahan pasukan TNI di luar perairan Yurisdiksi Nasional, karena menyangkut beberapa faktor diantaranya tempat jauh, kondisi alut sista dan personel, termasuk kepentingan negara  dalam melindungi warga negaranya.

b.            Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, yang mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum Nasional dan ketentuan hukum Internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.[4]   Dengan mengacu pembajakan MV. Sinar Kudus, TNI AL dalam melaksanakan tugas dengan mengirim pasukan di luar perairan Yurisdiksi Nasional yaitu Somalia yang berdampak pada dukungan anggaran negara dan dukungan politik. Dalam hal ini pelaksanaan tugas TNI/TNI AL harus selalu dipayungi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bahwa penegakan hukum di luar perairan Yurisdiksi Nasional adalah medianya laut, tentunya peran TNI AL yang merupakan bagian dari TNI merupakan komponen yang dominan tanpa mengesampingkan matra lain, yaitu matra darat dan matra udara. Dalam melihat perkembangan lingkungan strategis dan menghadapi ancaman pemberontakan bersenjata serta untuk melindungi segenap bangsa Indonesia maka TNI telah mengerahkan pasukan dalam rangka penegakan hukum di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Kegiatan operasi ini secara yuridis dilindungi oleh Undang-undang TNI, namun Undang-undang ini, dalam pasal-pasalnya masih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas di dalam perairan Yurisdiksi Nasional belum dijelaskan secara tegas bahwa TNI dalam melaksanakan penegakan hukum dapat menjangkau sampai di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Berbicara tentang kepentingan Indonesia, perlu disadari bahwa kepentingan Indonesia tidak hanya berada di dalam perairan Yurisdiksi  Nasional, tetapi banyak tersebar di luar perairan Yurisdiksi Nasional, contohnya kapal Indonesia yang berlayar setiap hari ke laut lepas menuju negara lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan perangkat hukum yang memadai, tentunya secara yuridis kurang mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI  dan akan muncul kendala antara lain absennya dukungan politik.  Adapun pasal yang terkait dengan pengiriman pasukan TNI adalah sebagai berikut  :

1)            Pasal 7 disebutkan bahwa :

a)        Ayat (1) : Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa tugas pokok TNI melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, memberikan suatu payung hukum bagi TNI untuk melaksanakan tugas. Pada sisi lain ancaman yang terjadi berdasarkan perkembangan lingkungan strategis dapat terjadi di dalam dan di luar perairan Yurisdiksi Nasional, sedangkan dalam pasal di atas belum di sebutkan dimana terjadinya tindak pidana.

b)        Ayat (2) : Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :  Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu untuk mengatasi pemberontakan bersenjata dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan. Dalam pasal ini, TNI dalam melaksanakan OMSP, belum disebutkan dimana tempat terjadinya tindak pidana. Perkembangan ancaman yang terjadi, tidak bisa diprediksi secara jelas kapan terjadinya tindak pidana dan kapan waktunya seperti  pembajakan MV. Sinar Kudus, yang terjadi di luar perairan Yurisdiksi Nasional.

2)            Pasal 9 ayat b, Angkatan Laut bertugas : menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Yurisdiksi Nasional sesuai dengan ketentuan hukum Nasional dan hukum Internasional yang telah di ratifikasi. Pada pasal ini, telah dijelaskan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum di wilayah Yurisdiksi Nasional, sedangkan perkembangan penegakan hukum, bahwa pembajakan terhadap kapal dapat terjadi di luar perairan Yurisdiksi Nasional yang mempunyai dampak Internasional. Tugas TNI AL berdasarkan hukum Internasional, dalam hal ini UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada TNI AL untuk melaksanakan tugas tidak hanya di dalam perairan Yurisdiksi Nasional melainkan sampai ke luar perairan Yurisdiksi Nasional. Dalam melaksanakan tugas ini, TNI AL  telah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang berdasarkan eskalasi ancaman yang terjadi. Perkembangan lingkungan strategis yang di pengaruhi  Global, Regional dan Nasional juga membawa dampak terhadap ancaman pemberontakan bersenjata yang tempat terjadinya tindak pidana pembajakan tidak dapat di prediksi, dapat terjadi di dalam perairan Yurisdiksi Nasional maupun di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Mengamati pasal di atas, TNI AL dalam menegakkan hukum di wilayah laut Yurisdiksi Nasional, sementara ancaman pembajakan dapat terjadi di luar perairan Yurisdiksi Nasional.

3)            Pasal 20 ayat (2) : Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung Kepentingan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TNI sebagai alat negara, sewaktu waktu dapat di perintahkan untuk melaksanakan tugas dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, yang telah mendapat ancaman baik di dalam negeri maupun di luar negeri. TNI dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, dilaksanakan dimana saja, termasuk di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Dalam melaksanakan operasi ini, tentunya TNI perlu dipayungi oleh Undang-undang. Sementara dalam pasal di atas, belum menyebutkan operasi militer selain perang yang dilaksanakan di luar perairan Yurisdiksi Nasional.

Dari uraian diatas, menurut pemikiran  penulis perlu kiranya direvisi pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang Pertahanan dan Undang-undang TNI dalam melindungi warga negara Indonesia dimanapun berada serta memberikan kewenangan terhadap TNI/TNI AL dalam melaksanakan  penegakan hukum di laut lepas atau di luar perairan Yurisdiksi Nasional. Apakah stakeholders yang terkait akan melakukan revisi ???????????

 

---0---

 

Penulis Letkol Laut (KH) Ali Ridlo, S.H., M.M., adalah seorang Perwira Menengah (Pamen) yang berdinas sebagai Kepala Bagian Sekretariat (Kabagset) Kasal, Mabesal

klik disini untuk download artikel

posted @ Tuesday, November 25, 2014 3:06 AM by Dispenal Mabesal

Previous Page | Next Page