Contact us      Link     Video          


           
Articles TNI AL

Current Articles | Categories | Search | Syndication

Pendekatan Change Management Dalam penataan Kembali Tata Kelola Pulau-pulau Kecil Terluar: Penguatan Kedaulatan dan Stabilitas Nasional

PENDEKATAN CHANGE MANAGEMENT DALAM PENATAAN KEMBALI
TATA KELOLA PULAU-PULAU KECIL TERLUAR: PENGUATAN
KEDAULATAN DAN STABILITAS NASIONAL


Karya Tulis Hari Dharma Samudera Tahun 2011


Oleh:

PRAKOSO BHAIRAWA PUTERA
1006798202


PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS INDONESIA



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .............................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah ......................................................................................... 4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan ........................................................................ 4
1.4 Metode Penulisan ......................................................................................... 5

BAB II TELAAH PUSTAKA ................................................................................... 6
2.1 Perspektif Change Management ...................................................................... 6
2.2 Perspektif Pulau-pulau Kecil Terluar ........................................... .....................9
2.3 Perspekktif Pengelolaan dan Stabilitas Nasional ................................................ 12

BAB III PEMBAHASAN ...................................................................................... 14
3.1 Kondisi Kekinian Pulau-Pulau Kecil ................................................................. 14
3.3.1 Potensi Pulau-Pulau Kecil .......................................................................... 14
3.3.2 Isu-isu Kekinian Terkait Pulau-Pulau Kecil..................................................... 20
3.3.3 Permasalahan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil ..................................................24
3.2 Pendekatan Manajemen Perubahan dalam Tata Kelola ........................................ 25

BAB IV PENUTUP ............................................................................................. 40

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 44

LAMPIRAN: DAFTAR PULAU TERLUAR INDONESIA ................................................ 45

BIODATA PESERTA LOMBA KARYA TULIS ............................................................ 51


DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Halaman
Gambar 2.1 Sebaran Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Wilayah NKRI .......................... 10
Gambar 3.1 Pembagian Zona Pengukuran Kewilayahan dari Pulau Terluar .................. 28
Gambar 3.2 Sistem Integrasi Monitoring Control and Surveillance ............................. 32
Gambar 3.3. Sistem Kerja VMS ........................................................................ ...33
Tabel 2.1 Jumlah Pulau yang Berhadapan Langsung dengan Negara Tetangga .............11
Tabel 3.1 Contoh Beberapa Kesepakatan Batas Wilayah Laut Indonesia ...................... 29








Pendekatan Change Management Dalam Penataan Kembali
Tata Kelola Pulau-pulau Kecil Terluar : Penguatan
Kedaulatan dan Stabilitas Nasional

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

REPUBLIK Indonesia merupakan negara kesatuan dengan lebih dari 17.504 pulau dan diyakini masih ada pulau-pulau yang belum diketahui. Pulau pulau tersebut terpisahkan oleh perairan (laut) yang amat luas, dengan 5,8 juta
km persegi atau dengan kata lain tiga kali lebih luas daratan. Wajar jika kemudian
Indonesia dijuluki negara maritim terbesar di dunia. Namun sebutan ”Negara Maritim” tersebut tidak tercermin dari kegiatan penduduknya, yang amat sedikit
berorientasi ke laut.
Padahal jika meruntun sejarah, bangsa ini pernah besar di masa Sriwijaya dan Majapahit dengan armada laut terkuat di kawasan nusantara. Sejarah kehidupan manusia di muka bumi ini pun tidak dapat dilepaskan dari perairan (laut), tetapi anehnya perairan (laut) selalu dipandang sebagai sumber kehidupan kedua setelah daratan.
Indonesia yang dikenal sebagai kawasan dengan kepulauan dan perairan laut memiliki sumber ketetapan yang jelas mengenai pengakuan wilayah perairan. Deklarasi Djoeanda (1957) yang berisikan tentang konsepsi negara
Nusantara yang diterima masyarakat dunia dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang menyatakan wilayah laut Indonesia. Ironisnya, Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh menjadi bagian dari negara Malaysia dengan putusan legal dari Mahkamah Internasional, yang kemudian disusul dengan sengketa di Perairan Ambalat.
Kedua hal ini muncul disaat pemerintah sedang mengupayakan proses
perubahan paradigma yang tidak hanya meletakkan daratan sebagai pokok pembangunan. Namun disatu sisi, peristiwa tersebut memberikan hikmah positif bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kepedulian nasional mengenai urgensi penataan dan pemeliharaan terhadap batas wilayah serta pembangunan di daerah-daerah di kawasan perbatasan terutama isu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Selama ini, perhatian dan kepedulian pemerintah pusat terhadap pembangunan di kawasan pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga masih sangat rendah. Dikarenakan oleh kendala keterbatasan
anggaran serta lebih riuh rendahnya gemuruh perpolitikan di tingkat pusat membuat daerah-daerah perbatasan
seolah ‘wilayah tak bertuan’. Penduduk di wilayah perbatasan lalu menjadi ‘terasing dari negerinya sendiri’ dan memang secara politis maupun juga ekonomis dari komunikasi menjadi terisolir. Realitas faktual ini – terutama kasus Ambalat mendorong dan menggerakkan kemauan politik (political will) yang lebih kuat dan terarah dari
Pemerintah RI untuk secara riil, koordinatif dan terfokus semakin memberikan aksentuasi pada pembangunan dan pengawasan di wilayah perbatasan, termasuk dan terutama di kawasan yang oleh karena suatu faktor atau beberapa
faktor tertentu dapat menjadi ‘lahan perebutan’ antar negara. Sebutlah, misalnya karena di wilayah tersebut terkandung deposit minyak atau sumber daya alam lainnya yang melimpah namun belum sempat tersentuh serta belum dapat digali dan dikelola. Kurangnya kemampuan pemerintah pusat membangun
dan mengawasi wilayah perbatasan RI menjadi salah satu kelemahan fundamental yang mengakibatkan mudahnya terjadi tindak pencurian ikan (illegal fishing) ataupun pencurian dan penyelundupan kayu (illegal logging)
serta berbagai kekayaan Indonesia lainnya. Dari perspektif sosial-politik, hal ini sesungguhnya mencerminkan bahwa
kedaulatan kita atas negara/wilayah sendiri masih sangat rapuh dan rentan,sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran perbatasan bahkan yang lebih merugikan lagi ’pencaplokan wilayah perbatasan’ sebagaimana yang nyaris terjadi di Ambalat.



Wilayah laut sebagai salah satu batas suatu negara, sangat begitu rentan
terhadap gangguan yang bisa berdampak dengan goyahnya kedaulatan suatu
negara. Tanpa disadari wilayah perbatasan laut merupakan beranda depan
keseluruhan wilayah negara. Sebagai beranda depan, maka sudah barang tentu
perbatasan merupakan daerah yang mudah diakses oleh negara-negara yang
berbatasan, sehingga secara otomatis wajar bila wilayah ini yang paling rentan
terhadap pengaruh dari luar baik dalam bentuk ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan Hankam.
Berbagai permasalahan atau pun konflik sering muncul di perbatasan
laut, mulai dari masalah lintas transit dan hak kapal-kapal asing melalui laut-laut
Indonesia yang begitu luas, penyelundupan baik itu penyelundupan barang
konsumsi, Jatri dan narkoba, dan juga penyelundupan manusia. Perampokan
bersenjata di laut, Illegal fishing, hingga klaim dan pendudukan wilayah. Belum
lagi adanya 12 pulau terluar yang kondisinya sangat rawan penguasaan oleh
pihak asing.
Untuk pulau-pulau terluar, pengamanan selama ini lebih banyak ditujukan
kepada usaha simbolis seperti pemberian nama, daripada usaha membangun
daerah dan pulau-pulau perbatasan dan memasukkan mereka ke dalam main
stream kehidupan ekonomi dan politik Indonesia secara keseluruhan. beberapa
kasus Timor Gap, Natuna (sengketa landas kontinen antara Indonesia dan
Vietnam), Sipadan Ligitan, Ambalat, dan Karang Unarang. Kondisi yang telah
terjadi mengisyaratkan bahwa kedaulatan wilayah laut adalah wajib untuk
dikuatkan. Semua hal tersebut dikarenakan lemahnya dalam pengelolaan
(manajemen). Guna memberikan kekuatan terhadap beberapa kepentingan
dalam pengelolaan, maka diperlukan perubahan pengelolaan yang berorientasi
pada pencapaian tujuan, yaitu penguatan kedaulatan dan stabilitas nasional.
Oleh sebab itu, pada karya tulis ini dikaji bagaimana penerapan change
management dalam penataan kembali tata kelola pulau-pulau kecil terluar.


1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pemikiran yang ada maka rumusan
masalah pada penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan pola pengelolaan
baru dengan sesuai dengan keterbutuhan pulau-pulau kecil terluar. Sehingga
dirumuskanlah sebagai berikut, Bagaimana pendekatan change management
dalam penataan kembali tata kelola pulau-pulau kecil terluar, dalam rangka
penguatan kedaulatan dan stabilitas nasional.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah mengetahui bagaimana
pengelolaan baru dengan pendekatan change management dalam penataan
kembali tata kelola pulau-pulau kecil terluar sehingga terciptanya kondisi
stabilitas nasional dan penguatan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Tujuan lain dari penulisan ini, ialah memberikan sumbangan
pemikiran berupa solusi terhadap problematik bangsa yang selalu muncul
terutama dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dan menjadi bagian
penting pada proses penguatan kedaulatan kewilayahan dan stabilitas nasional.
Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ini adalah:
1. Memberikan alternatif pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan
pendekatan change management melalui pengelolaan yang merubah dan
menggantikan cara pandang terhadap metode pengelolaan lama.
2. Memberikan kerangka konseptual dan solusi dalam penataan kembali
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan pelibatan seluruh pemangku
kepentingan sehingga terciptanya kedaulatan dan stabilitas nasional.



1.4 Metode Penulisan

Metode yang akan digunakan pada penulisan ini adalah metode
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan
deskriptif dipilih sebagaimana dikemukan oleh Moleong (1989) bahwa penelitian
kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia
sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis
data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha
mengemukakan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses
daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria
untuk memeriksa keabsahan data.
Dasar teoretisnya bertumpuan pada pendekatan fenomenologis, interaksi
simbolik, dan etnometodologis. Pendekatan fenomenologis berusaha memahami
subjek dari segi pandangan. Interaksi simbolik mendasarkan diri atas pengalaman
manusia yang ditengahi dengan penafsiran; segala sesuatu tidak memiliki
pengertian sendiri-sendiri, sedangkan pengertian itu dikenakan padanya oleh
seseorang sehingga dalam hal ini penafsiran menjadi esensial.
Sehingga secara kongrit, penulisan ini mengungkapkan fenomena
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang selama ini masih belum
memaksimalkan potensi dan segala macam nilai-nilai strategis pulau tersebut
sehingga digantikan dengan pola pengelolaan baru melalui pendekatan change
management.
Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan rujukan
berasal dari buku, majalah, jurnal ilmiah dan pustaka yang berhubungan dengan
masalah penulisan. Disamping itu, memanfaatkan juga data telaah dokumentasi.
Dari bahan ini, kemudian diuraikan masalah dan pembahasan masalah penulisan.


BAB II
TELAAH PUSTAKA

PADA bab II ini akan diberikan beberapa perspektif teori dari konsepkonsep
yang menjadi kata kunci pada penulisan, yaitu change management,
pulau-pulau kecil terluar, tata kelola, dan stabilitas nasional. Perspektif dari
keempat kata kunci ini menjadi penting untuk membangun pemahaman awal
terhadap pokok permasalahan yang kemudian akan dibahas dan diuraikan secara
gambang pada Bab III yang merupakan bab pembahasan.
Selain itu juga pada bab II ini akan dibangun konstruksi pemikiran
terhadap pemecahan permasalahan dari penelitian yang berguna untuk
memahami solusi pada Bab II. Berikut dijabarkan satu persatu dari pespektif teori
dan pemahaman terhadap konsep-konsep dari kata kunci penulisan ini.

2.1 Perspektif Change Management

Change Management (CM) atau yang kemudian sering disebut sebagai
manajemen perubahan1 merupakan pendekatan baru yang dikembangkan dan
populer dalam menyelesaikan permasalahan pada setiap tatanan. Manajemen
perubahan, sesuai dengan namanya digunakan untuk melakukan perubahan atau
untuk menghadapi perubahan. Perubahan perlu dilakukan karena situasi dan
kondisi berubah, tuntutan, dan bahkan perkembangan pada tataran praktispun
mengharuskannya. Manajemen Perubahan tidak hanya perlu diterapkan pada
perubahan yang sifatnya relatif dapat diprediksi (predictable), tetapi CM juga
relevan untuk menghadapi perubahan drastis yang disebabkan oleh hal-hal yang
tidak dapat diprediksikan jauh sebelumnya (unpredictable). Contoh penyebab
1 Perubahan bisa bermakna melakukan hal-hal dengan cara baru, mengikuti jalur baru,
mengadopsi teknolohi baru, memasang dan menggunakansistem baru, mengikuti prosedurprosedur
manajemen baru, menggabungkan, melakukan reorganisasi, atau terjadinya
peristiwa yang berisfat mengganggu (disruptive) yang sangat signifikan (Jeff Davidson, Change
Management – Terjemahan (Jakarta, Prenada, 2005) halaman 3.


perubahan itu adalah bencana alam (seperti gempa, angin kencang, banjir,
kelaparan, dan sebagainya), dan masih banyak lagi.
Berdasarkan pemikiran inilah maka Change Management cocok dalam
penataan kembali tata kelola pulau-pulau kecil terluar, karena perlu adanya
perubahan pengelolaan dan cara pandang dalam menghadirkan kondisi yang
lebih baik di wilayah perbatasan Indonesia tersebut.
Perspektif teori, menyebutkan bahwa perubahan dapat dibedakan
dengan cara lain. Rhenald Kasali mengutip pendapat R.L. Daft (2004) membagi
perubahan menjadi dua: (a) Perubahan strategis. Perubahan ini mencakup
transformasi dan perubahan visi, sistem kerja, sampai restrukturisasi; (b)
Perubahan operasional. Ini adalah perubahan yang harus terus menerus
dilakukan untuk menjaga keseimbangan organisasi. Pembenahan bagian atau
unit-unit di dalam sistem menjadi bagian dari perubahan ini. Manajemen
perubahan tidak hanya berguna untuk meraih keberhasilan di masa depan,
tetapi juga diperlukan sebagai solusi atau terapi atas permasalahan yang sedang
dihadapi saat ini.
Dari beberapa sumber referensi sehingga dapat disimpulkan bahwa
manajemen perubahan merupakan sebuah proses penyejajaran (alignment)
berkelanjutan sebuah sistem dengan situasional dan melakukanya lebih tanggap
dan efektif dari pada para peasingnya. Dimana Manajemen Perubahan
merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang
ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam sistem. Perubahan dapat terjadi
karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar sistem tersebut.
Manajemen perubahan berasal dari teori organisasi sehingga beberapa
literatur banyak yang merujuk pada pendekatan yang dikembangkan pada teori
tersebut, akan tetapi walaupun pendekatan ini berkembangan dari teori
organisasi tetap saja sebagai sebuah pendekatan dia memiliki kesamaan
karakteristik dalam sebuah sistem. Ada beberapa teori yang mendasari change
management, teori tersebut sebagai berikut:


a) W. Edwards Deming, Ph.D (1900-1993) mengemukakan bahwa kualitas
bukanlah sesuatu yang perlu didifinisikan dalam pengertian kongkrit dan
kualitas hanya dapat didifinisikan oleh pelanggan serta mengusulkan agar
para manajer secara agresif menciptakan dan memimpin perubahanperubahan
sercara alamiah.

b) Joseph Juran (1979) mengemukakan bahwa peralihan keseimbangan di
antara upaya dan waktu yang difokuskan untuk mengembangkan ciri-ciri
khusus sebuah produk versus upaya untuk menghilangkan seluruh
kekurangan dari sebuah produk. Permulaan perubahan yang alamiah yang
merupakan sebuah elemen tak terpisahkan dari manajemen kualitas total.

c) Philip B. Crosby (Quality is free, 1979, Quality without Tears, 1984 dan
Leading, 1999) mengemukakan kualitas sebagai sebuah keselarasan
terhadap persyaratan dan kualitas bisa ada atau tidak, tiada tingkatantingkatan
langsungnya. Para manajer harus mengukur kualitas dengan
secara rutin menghitung biaya akibat terciptanya kesalahan-kesalahan. Ia
menekankan penghapusan perubahan-perubahan yang merusak lewat
pencegahan kesalahan-kesalahan yang membawa pada perubahanperubahan
tersebut.

d) Kurt Lewin (1890-1947) yang merupakan psikolog yang mempelajari perilaku
kelompok-kelompok sosial dan terkenal sebagai Pendiri psikologi Sosial
Modern. Lewin berpendapat bahwa seluruh data atau informasi di dunia
tidaklah bermanfaat kecuali diterjemahkan menjadi tindakan yang tepat,
yang merupakan apa yang perlu dilakukan para manajer perubahan. Ia
mengembangkan analisis medan gaya sebagai sebuah alat bagi perubahan
lewat pencegahan yang digunakan untuk menentukan kekuatan-kekuatan
mana yang mendorong atau menahan sebuah perubahan tertentu.

e) Robert Blake, Ph.D dan Jene Mouton, telah menciptakan sebuah model
untuk menggambarkan gaya-gaya kepemimpinan lewat pembuatan grafik
watak-watak manajerial pada sebuah kisi. Kisi manajerial Blake and Mouton

menunjukkan kepada para Manajer perubahan jenis-jenis pemimpin apa
sebenarnya mereka, sebagai kebalikan dari jenis-jenis pemimpin yang
mereka sangkakan atas diri mereka.
Setelah merujuk pada pandangan dan teori yang dikemukan para ahli
maka setidaknya ada empat model pendekatan yang umum dilakukan dalam
manajemen perubahan. Keempat model tersebut telah dipraktikan dalam
sejarahnya, yang harus disadari bahwa perubahan perlu mencakup mind-setting
sehingga tidak sekedar basa basi atau formalitas. Empat pendekatan tersebut
adalah (a) pendekatan rasional-empiris, (b) pendekatan normatif-reedukatif, (c)
pendekatan kekuasaan-koersif, dan (d) pendekatan lingkungan-adaptif. Namun,
pada penulisan ini lebih cocok untuk didekati dengan pendekatan keempat yaitu
lingkungan-adaptif.
Pendekatan lingkungan-adaptif dipilih karena didasarkan pada hipotesa
bahwa setiap orang mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri atau
beradaptasi dengan lingkungan atau situasi terbaru sekalipun. Ekstrimnya, jika
lingkungan baru telah berubah sama sekali, maka orang mau tidak mau harus
menyesuaikan diri agar tetap survive (bertahan). Sehingga manajemen
perubahan melakukan fungsi menyusun semacam strusktur operasi baru dan
secara bertahap menggeser pada target perubahan dari struktur lama ke struktur
baru yang memberikan nilai kemanfaatan.

2.2 Perspektif Pulau-pulau Kecil Terluar
Komitmen pemerintahan menyangkut keutuhan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan upaya di berbagai bidang
penyelenggaraan negara di pemerintahan yang baik dan sinergis. Kawasankawasan
perbatasan laut pada umumnya ditandai pulau-pulau terluar yang
jumlahnya 92 pulau. Hingga kini beberapa di antaranya masih perlu penataan
dan pengelolaan yang lebih intensif karena ada kecenderungan permasalahan
dengan negara tetangga.



Terdapat 12 pulau kecil terluar yang mendapatkan prioritas, yakni Pulau
Rondo, Pulau Sekatung, Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Marore, Pulau Miangas,
Pulau Marampit, Pulau Dana, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, dan Pulau
Batek.
Pulau-pulau kecil secara harfiah merupakan kumpulan pulau berukuran
yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologi, ekonomi, sosial, dan
budaya. Interaksi ini menyebabkan pulau-pulau kecil tersebut terpisah dari pulau
induknya. Menurut Griffith dan Inniss (1992) serta (Beller, 1990), pulau-pulau
kecil memiliki karakteristik yang sangat menonjol yaitu a) Terpisah dari habitat
pulau induk sehingga bersifat insuler, b) Memiliki persediaan air tawar yang
terbatas, termasuk air tanah atau air permukaan, c) Rentan terhadap gangguan
eksternal, baik alami maupun akibat kegiatan manusia. d) Memiliki spesies
endemik yang memiliki fungsi ekologi yang tinggi, e) Tidak mempunyai daerah
hinterland.
Sumber: http://www.faridyuniar.web.ugm.ac.id/tampil_peta.html
Gambar 2.1 Sebaran Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Wilayah NKRI
Berdasarkan sudut pandang luas, Brookfield (1990) mengemukakan
bahwa pulau-pulau kecil memiliki luas tidak lebih dari 1.000 kilometer persegi

dengan jumlah penduduk lebih kecil dari 100.000 jiwa. Pandangan ini berbeda
dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000, yang
mendefinisikan pulau-pulau kecil sebagai pulau yang ukuran luasnya kurang dari
10.000 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 500.000 jiwa.
Pulau-pulau kecil di Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang mempunyai
nilai ekonomis tinggi dan nilai strategis penting, yaitu pulau-pulau kecil terluar
yang secara geografis berbatasan dengan laut lepas dan perbatasan yang
menjadi titik dasar (TD) sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah NKRI.
Menurut Departemen Pertahanan (2003), Dishidros (Dinas Hidrografi dan
Oseanografi) TNI AL (2003) dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dari 17.504 pulau
yang dimiliki oleh Indonesia terdapat 92 pulau kecil berada di posisi terluar
(terlampir), 67 pulau di antaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga
sebagai pulau-pulau kecil terluar. Berikut rekapitulasi sebaran 67 pulau kecil
terluar tersebut terlihat pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 2.1 Jumlah Pulau yang Berhadapan Langsung dengan Negara Tetangga
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Guna memberikan batasan yang jelas, maka pada penulisan ini pulau kecil
terluar didefinisikan sebagai pulau dengan luas area kurang atau sama dengan
2000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat
geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan
hukum internasional dan nasional.

2.3 Perspektif Pengelolaan dan Stabilitas Nasional
Pulau-pulau terluar berperan sebagai garis depan kedaulatan dan
yurisdiksi Indonesia dan memiliki arti penting dalam penentuan batas teritorial
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga. Dari pulau-pulau
terluar ini terdapat titik-titik pangkal yang kemudian apabila diambil garis lurus
akan membentuk garis pangkal kepulauan mencakup seluruh wilayah Indonesia
serta dijadikan acuan untuk pengukuran lebar wilayah maritim Indonesia.
Selama ini ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan
pulau-pulau kecl terluar, antara lain eksistensi dan kelangsungan keberadaan
pulau itu sendiri, lokasi pulau yang terisolasi, dan masalah kesejahteraan
masyarakat di sekitar pulau itu.
Berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Perpres No. 78 Thn 2005 Ttg.
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dijelaskan bahwa Pengelolaan pulau-pulau
kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk
memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil
terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga hal inilah yang dirujuk menjadi dasar
penulisan tentang tata kelola pulau-pulau kecil terluar.
Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar erat kaitannya dengan stabilitas
nasional, setidaknya ada tiga fungsi utama dari keberadaan pulau-pulau kecil
tersebut dalam mendukung stabilitas nasional2, yaitu Wilayah pulau-pulau kecil
memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai wilayah bisnis-bisnis
potensial yang berbasis pada sumberdaya (resource based industri) seperti
2 Stabilitas nasional diartikan sebagai suatu kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek
kehidupan nasional yang terintergarasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman,
gangguan, dan hambatan. (Deni Dj, dalam Bahari Nusantara Untuk Kesejahteraan
Masyarakat dan Ketahanan Nasional. 2009. Halaman 10.

industri perikanan, pariwisata, industri olahan dan industri-industri lainnya yang
ramah lingkungan. Di samping itu, pulau-pulau kecil juga dapat dimanfaatkan
dan dikembangkan sebagai pendukung pertumbuhan kawasan.
Secara ekologis, ekosistem pesisir dan laut pulau-pulau kecil berfungsi
sebagai pengatur iklim global, siklus hidrologi dan bio-geokimia, penyerap
limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang
kehidupan lainnya. Hal ini terkait erat dengan potensi/karakteristik penting
pulau-pulau kecil, yaitu: mengandung habitat dan ekosistem (terumbu karang,
lamun, mangrove) yang menyediakan barang (ikan, minyak, mineral logam) dan
jasa lingkungan (penahan ombak, wisata bahari) bagi masyarakat.
Dari sudut pertahanan dan keamanan, pulau-pulau kecil terutama di
perbatasan memiliki arti penting sebagai pintu gerbang keluar masuknya aliran
orang dan barang misalnya di Sabang, Sebatik dan Batam yang juga rawan
terhadap penyelundupan barang-barang ilegal, narkotika, senjata, dan obatobatan
terlarang. Sebanyak 92 buah pulau kecil terletak di perbatasan dengan
negara lain ini berarti bahwa pulau-pulau kecil tersebut memiliki arti penting
sebagai garda depan dalam menjaga dan melindungi keutuhan NKRI dari okupasi
negara lain.


BAB III
PEMBAHASAN

BAB III ini berisikan penjelasan mengenai jawaban dari pokok-pokok
permasalahan dan solusi dari persoalan penulisan. Pada bagaian pertama dari
bab ini diberikan penjabaran mengenai kondisi kekinian dari pengelolaan pulaupulau
kecil terluar di Indonesia. Kondisi kekinian tersebut, ditinjau dari berbagai
aspek seperti kondisi potensi pulau-pulau kecil, dan isu-isu terkait dengan
pengeloaan selama ini. Kedua hal ini menjadi penting untuk dikemukakan diawal
bab sebagai gambaran kondisi kekinian dan untuk mengetahui sejauh mana
potensi yang bisa dimaksimalkan dengan pendekatan yang dipilih. Selanjutnya
diuraikan pendekatan manajemen perubahan dari pengelolaan yang telah ada,
untuk memberikan gambaran alternatif yang bisa diberikan dalam menguatan
dan menjaga stabiltas nasional melalui perubahan tersebut.
3.1 Kondisi Kekinian Pulau-Pulau Kecil
Kondisi kekinian dari pulau-pulau kecil dilihat dari dua hal yaitu kondisi
potensi dan isu-isu kekinian dalam pengelolaan pulau-pulau kecil. Secara
sistematika, diuraikan terlebih dahulu potensi pulau-pulau kecil dengan diawali
pemetaan potensi sumberdaya hayati.
3.3.1 Potensi Pulau-Pulau Kecil
Berdasarkan rancangan strategis pengelolaan yang dikemukakan
Bapenas, kawasan pulau-pulau kecil memiliki potensi pembangunan yang cukup
besar karena didukung oleh letaknya yang strategis dari aspek ekonomi maupun
pertahanan dan keamanan serta adanya ekosistem khas tropis dengan
produktivitas hayati tinggi yaitu terumbu karang (coral reef), padang lamun
(seagrass), dan hutan bakau (mangrove). Ketiga ekosistem tersebut saling

berinteraksi dalam berbagai bentuk yaitu secara fisik, bahan organik terlarut,
bahan organik partikel, migrasi fauna, dan dampak manusia.
Potensi Sumberdaya Hayati Pulau-pulau Kecil
Potensi pada kategori ini terdiri dari potensi terumbu karang, padang
lamun (Seagrass) dan hutan mangrove, serta sumberdaya perikanan.
Terumbu karang terbentuk dari endapan-endapan massif kalsium
karbonat (CaCO3), yang dihasilkan oleh organisme karang pembentuk terumbu
(karang hermatipik) dari filum Cnidaria, Ordo Scleractinia yang hidup
bersimbiose dengan alga bersel satu Zooxanthellae, dan sedikit tambahan dari
algae berkapur serta organisme lain yang mensekresi kalsium karbonat.
Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang sangat besar dan
beragam. Menurut Sawyer (1993) dan Cesar (1996) jenis manfaat yang
terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu
manfaat langsung yaitu sebagai habitat bagi sumberdaya ikan (tempat mencari
makan, memijah dan asuhan), batu karang, pariwisata, wahana penelitian dan
pemanfaatan biota perairan lainnya dan manfaat tidak langsung seperti fungsi
terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai, keanekaragaman hayati dan lain
sebagainya.
Terumbu karang menjadi sumber devisa yang diperoleh dari penyelam
dan kegiatan wisata bahari lainnya. Bahkan dewasa ini berbagai jenis biota yang
hidup pada ekosistem terumbu karang ternyata banyak mengandung senyawa
bioaktif sebagai bahan obat-obatan, makanan dan kosmetika. Selain itu terumbu
karang juga menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi perhatian bagi para ahli,
mahasiswa, perusahaan farmasi sebagai obyek penelitian.
Ekosistem terumbu karang banyak menyumbangkan berbagai biota laut
seperti ikan, karang, moluska dan krustasea bagi masyarakat di kawasan pesisir,
dan bersama ekosistem pantai lainnya menyediakan makanan dan menjadi
tempat berpijah bagi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Di
kawasan pulau-pulau kecil, banyak dijumpai karang dari berbagai jenis yang
terdapat pada rataan terumbu dengan tipe fringing reef, sedangkan di kawasan
Indonesia bagian timur sering dijumpai terumbu karang dengan tipe terumbu
cincin (atoll).
Potensi lain juga terdapatnya padang Lamun (Seagrass). Lamun
merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang memiliki
rhizoma, daun dan akar sejati yang hidup terendam di dalam laut. Lamun
mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah (propagule) yang
dihasilkan secara sexual (dioecious). Lamun umumnya membentuk padang
lamun yang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau oleh cahaya matahari
untuk mendukung pertumbuhannya, biasanya hidup diperairan yang dangkal dan
jernih pada kedalaman berkisar antara 2-12 meter, dengan sirkulasi air yang baik.
Substrat Lumpur-berpasir merupakan substrat yang paling disukai oleh lamun
dan berada diantara ekosistem mangrove dan terumbu karang.
Secara ekologis, padang lamun mempunyai beberapa fungsi penting bagi
wilayah pulau-pulau kecil yaitu sebagai produsen detritus dan zat hara; mengikat
sedimen dan menstabilkan substrat yang lunak dengan sistem perakaran yang
padat dan saling menyilang; sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh
besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut, terutama yang melewati
masa dewasanya di lingkungan ini; serta sebagai tudung pelindung yang
melindungi penghuni padang lamun dari sengatan matahari. Di samping itu,
padang lamun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan budidaya laut
berbagai jenis ikan, kerang-kerangan dan tiram, tempat rekreasi dan sumber
pupuk hijau.
Di kawasan pulau-pulau kecil banyak dijumpai lamun dari jenis Enhalus
dan Thalassia, karena di kawasan ini kandungan sedimen organiknya relatif
rendah dan didominasi oleh substrat pasir.
Tidak hanya itu pulau-pulau kecil juga memiliki potensi dari hutan
mangrove. Hutan mangrove mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia
nutrien bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi berbagai macam
biota, penahan abrasi, amukan angin, taufan dan tsunami, penyerap limbah,
pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya, sedangkan secara ekonomis
berfungsi sebagai penyedia kayu, bahan baku obat-obatan dan lain-lain.
Disamping itu, ekosistem hutan mangrove juga memberikan manfaat tidak
langsung, terutama sebagai habitat bagi bermacam-macam binatang seperti
binatang laut (udang, kepiting, dan beberapa jenis ikan), dan binatang melata
lainnya.
Di kawasan pulau-pulau kecil jenis mangrove yang banyak ditemukan
adalah jenis Avicennia, karena wilayah pulau-pulau Kecil merupakan daerah yang
ketersediaan air tawarnya terbatas, pasokan sedimen (bahan organiknya) relatif
rendah dan memiliki substrat pasir. Dan juga terdapatnya potensi Sumberdaya
Perikanan. Secara ekologis, pulau-pulau kecil di daerah tropis dan subtropis
sangat berasosiasi dengan terumbu karang. Dengan demikian di kawasan ini
memiliki spesies-spesies yang menggunakan karang sebagai habitatnya yaitu
ikan ekonomis penting seperti kerapu, napoleon, kima raksasa (Tridacna gigas),
teripang dan lain-lain sehingga komoditas seperti ini dapat dikatakan sebagai
komoditas spesifik pulau kecil. Ciri utama komoditas tersebut adalah memiliki
sifat penyebaran yang bergantung pada terumbu karang sehingga keberlanjutan
stoknya dipengaruhi oleh kesehatan karang.
Potensi Sumberdaya Nir Hayati
Potensi sumberdaya Nir Hayati sebenarnya mulai tidak memberikan
kontribusi banyak dalam pengelolaan berkelanjutan, akan tetapi sebagai sebuah
potensi maka layaknya kemampuan ini dipetakan yang terdiri dari potensi
pertambangan dan energi kelautan.
Aktivitas pertambangan banyak dilakukan di negara-negara pulau kecil di
dunia maupun di Indonesia pada propinsi-propinsi tertentu. Dalam pemanfaatan
potensi mineral di kawasan pulau-pulau kecil harus dilakukan dengan

perencanaan yang ketat dan dilakukan secara berkelanjutan sesuai peraturan
perundangan yang berlaku. Struktur batuan dan geologi pulau-pulau kecil di
Indonesia adalah struktur batuan tua yang diperkirakan mengandung deposit
bahan-bahan tambang/mineral penting seperti emas, mangan, nikel dan lainlain.
Beberapa aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil misalnya granit
(Pulau Karimun-Riau), Timah (Pulau Anambas-Riau, Pulau Singkep-Riau), Bauksit
(Pulau Bintan-Riau), Nikel (Pulau Gag-Papua, Palau Gebe-Maluku Utara), Emas
(Pulau Natuna-Riau, Palau Haruku-Maluku), Batubara (Pulau Tarakan-Kaltim,
Pulau Sebuku-Kalsel) dan lain lain.
Sedangkan untuk energi kelautan sangat memberikan potensi, dengan
luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan darat maka potensi energi
kelautan memiliki prospek yang baik sebagai energi alternatif untuk
mengantisipasi berkurangnya minyak bumi, LNG, batubara, dan lain-lain
sepanjang kemampuan negara diarahkan untuk pemanfaatannya. Sumberdaya
kelautan yang mungkin digunakan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil adalah
Konversi Energi Panas Samudera/Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC),
Panas Bumi (Geothermal), Ombak dan Pasang Surut.
Jasa-jasa Lingkungan
Selain itu, jasa-jasa lingkungan juga dapat dikembangkan dan menjadi
potensi bagi pulau-pulau kecil. Jasa-jasa lingkungan memberikan nilai
ekonomisnya yaitu sebagai kawasan berlangsungnya kegiatan kepariwisataan,
media komunikasi, kawasan rekreasi, konservasi dan jenis pemanfaatan lainnya.
Jenis-jenis pariwisata yang dapat dikembangkan di kawasan pulau-pulau
kecil seperti wisata bahari, wisata terestrial, dan wisata kultural.
Kawasan pulau-pulau kecil sangat memungkinkan memiliki potensi
wisata bahari yang sangat besar bila ditinjau dari segi geologis, karaktersistik
pulau-pulau kecil mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan terumbu
karang (Coral Reef), khususnya hard corals. Disamping itu, kondisi pulau-pulau

kecil yang tidak berpenghuni, secara logika akan memberikan kualitas keindahan
dan keaslian dari bio-diversity yang dimilikinya.
Berdasarkan rating yang dilakukan oleh lembaga kepariwisataan
internasional, beberapa kawasan di Indonesia dengan sumberdaya yang
dimilikinya mempunyai rating tertinggi bila ditinjau dari segi daya tarik wisata
bahari dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di dunia. Beberapa kawasan
wisata bahari yang sangat sukses di dunia antara lain adalah kawasan Great
Barrier Reef, kawasan negara-negara di Karibia, seperti Bahama, Kawasan Pasifik
seperti Hawai, serta Kawasan Meditterranean. Belajar dari pengalaman di
kawasan tersebut, ternyata negara-negara tersebut merupakan “Negara Pulaupulau
Kecil (Small Islands State)”, kecuali di Great Barrier Reef dan
Meditterranea.
Sebagian besar pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi wisata
bahari yang cukup potensial. Beberapa diantaranya telah dikembangkan sebagai
daerah tujuan wisata bahari seperti Taman Nasional (TN) Taka Bone Rate (Sulsel),
TN Teluk Cendrawasih, TN Kep. Wakatobi (Sultra), TWA Kep. Kapoposang (Sulsel)
TWA Tujuh Belas Pulau (NTT), TWA Gili Meno, Ayer, Trawangan (NTB), TWA P.
Sangiang (Jabar), dan lain-lain.
Selain itu pulau-pulau kecil mempunyai potensi wisata terestrial yaitu
wisata yang merupakan satu kesatuan dengan potensi wisata perairan laut.
Wisata terrestrial di pulau-pulau kecil misalnya TN Komodo (NTT), sebagai lokasi
World Herritage Site (Situs Warisan Dunia) merupakan kawasan yang memiliki
potensi darat dengan potensi habitat komodo, serta potensi keindahan perairan
lautnya di P. Rinca dan P. Komodo. Selain itu, Pulau Moyo yang berstatus sebagai
TB Pulau Moyo (terrestrial) di Nusa Tenggara Barat, misalnya, merupakan
kawasan pulau kecil yang dijadikan sebagai kawasan wisata terrestrial karena
mempunyai kawasan hutan yang masih asri, wisata berburu dan wisata bahari
(diving). Kondisi Pulau Moyo tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha
pariwisata sebagai kawasan “Ekowisata Terrestrial”. Dikawasan tersebut

terdapat resort yang tarifnya relatif sangat mahal, berkisar US $150–250 per
malam. Fasilitas resort yang ditawarkan berupa tenda-tenda, sehingga
merupakan “wisata camping” yang dikemas secara ekslusif. Paket wisata di
Kawasan Pulau Moyo ini sudah sangat terkenal di mancanegara sehingga dapat
memberikan devisa bagi negara.
Tidak hanya itu pulau-pulau kecil merupakan suatu prototipe konkrit dari
suatu unit kesatuan utuh dari sebuah ekosistem yang terkecil. Salahsatu
komponennya yang sangat signifikan adalah komponen masyarakat lokal.
Masyarakat ini sudah lama sekali berinteraksi dengan ekosistem pulau kecil,
sehingga secara realitas dilapangan, masyarakat pulau kecil tentunya
mempunyai budaya dan kearifan tradisional (local wisdom) tersendiri. Budaya
dan kearifan tradisional tersebut mempunyai nilai komoditas wisata yang tinggi.
Kawasan yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata kultural, misalnya, di
Pulau Lembata. Masyarakat suku Lamalera di Pulau Lembata mempunyai budaya
heroik “Berburu Paus secara tradisional” (traditional whales hunter). Kegiatan
berburu paus secara tradisional tersebut dilakukan setelah melalui ritual-ritual
budaya yang sangat khas, yang hanya di miliki oleh suku Lamalera tersebut.
Keunikan budaya dan kearifan tradisional tersebut, menjadi daya tarik bagi para
wisatawan.
3.3.2 Isu-isu Kekinian Terkait Pulau-Pulau Kecil
Pengelolaan dengan change manajement terhadap pulau-pulau kecil perlu
mempertimbangkan isu-isu yang sedang berkembang baik dari segi politik,
pertahanan, keamanan, lingkungan, maupun sosial, ekonomi dan budaya.
Isu Global
Beberapa Konvensi Internasional menjadi dasar dalam pengelolaan pulaupulau
kecil seperti konvensi yang berkaitan dengan perlindungan spesies
tertentu, penetapan kawasan terlarang dan/atau kawasan terbatas, emisi

senyawa kimia yang dapat menimbulkan iklim global, hukum pengendalian
pencemaran akibat angkutan di laut dan lain lain.
Hasil-hasil KTT Bumi pada tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil telah
menghasilkan beberapa dokumen penting antara lain; Prinsip-prinsip Rio,
Konvensi Perubahan Iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip
Kehutanan, dan Agenda 21. Pertemuan World Summit on Sustainable
Development (WSSD) yang diprakarsai oleh PBB juga menghasilkan dokumendokumen
penting yang menjadi dasar dan panduan upaya bersama masyarakat
dunia menjalankan pembangunan yang berkelanjutan.
Kenaikan suhu permukaan bumi yang dikenal dengan fenomena
pemanasan global (global warming) telah menyebabkan naiknya permukaan air
laut karena ekspansi thermal permukaan air laut dan terjadinya pencairan es di
kutub akibat berbagai aktivitas di daratan seperti industrialisasi, penebangan dan
kebakaran hutan, pencemaran udara dan penggunaan gas/bahan-bahan kimia
lainnya. Kecenderungan global naiknya permukaan air laut mencapai 13 cm/10
tahun, sedangkan kenaikan suhu dunia mencapai 0,019 oC per tahun. Di
Indonesia gejala kenaikan permukaan air laut mencapai 1-3 cm/tahun dan
kenaikan suhu mencapai 0,03 oC per tahun.
Naiknya permukaan air laut dapat menyebabkan dampak yang serius
terhadap keberadaan pulau-pulau kecil, karena sebagian besar pulau-pulau kecil
di Indonesia berupa dataran rendah dan memiliki ketinggian hanya beberapa
meter di atas permukaan laut (dpl). Dengan naiknya permukaan laut beberapa
cm, akan berdampak pada berkurangnya luasan daratan pulau-pulau kecil secara
signifikan.
Isu kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) akan memacu
percepatan pengembangan pulau-pulau kecil, terutama di wilayah perbatasan
karena sangat strategis dalam menarik investor luar negeri sehingga arus barang
dan jasa meningkat. Sebagai contoh, potensi Kawasan Sabang sebagai kawasan
pelabuhan bebas.

Isu Regional
Pengelolaan pulau-pulau kecil tidak terlepas dari keterkaitan dengan
wilayah lain secara regional, misalnya kegiatan pengelolaan sumberdaya alam
seperti penambangan pasir di laut dapat melenyapkan pulau-pulau kecil
(misalnya Kep. Riau) sehingga dapat merubah garis dasar untuk menetapkan
wilayah laut.
Dengan akan diberlakukannya pasar bebas ASEAN dan Asia Pasifik serta
meningkatnya kerjasama ekonomi sub-regional IMT-GT, IMS-GT, BIMP-EAGA,
dan AIDA, maka akan memacu pengembangan pulau-pulau kecil terutama dalam
kegiatan investasi.
Masalah geo-politik yang berkaitan dengan perjanjian perbatasan wilayah
teritorial dengan negara tetangga, sampai saat ini masih menjadi sumber konflik.
Penetapan batas wilayah antar negara dan pemeliharaan Titik Dasar (Base Point)
di pulau-pulau perbatasan yang menjadi titik referensi harus segera diselesaikan.
Dengan demikian akan mereduksi potensi konflik masalah perbatasan dengan
negara lain.
Isu Nasional
Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia, jumlah pulau di Indonesia adalah 17.508 pulau, yang kini
telah berkurang menjadi 17.504 pulau akibat Keputusan Mahkamah
Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 yang menentukan Pulau Sipadan
dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia serta lepasnya Timor Timur menjadi
negara merdeka pada tahun 1999 yang menyebabkan Pulau Kambing (Pulau
Atauro) dan Pulau Yako menjadi bagian dari wilayah Timor Timur.
Dengan jumlah pulau dan potensi sumberdaya alamnya yang besar serta
lokasinya yang tersebar sehingga sulit untuk mencapainya, maka sudah saatnya
Pemerintah memberi perhatian yang lebih besar terhadap isu nasional yang
berkaitan dengan pengelolaan pulau-pulau kecil, yaitu : Belum terkoordinasinya

bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi,
karakteristik, peluang usaha, permasalahan dan lain lain; Sebagian besar pulaupulau
kecil merupakan kawasan tertinggal, belum berpenghuni atau jarang
penduduknya namun memiliki potensi sumberdaya alam yang baik; Terbatasnya
sarana dan prasarana perhubungan laut yang dapat menghubungkan antara
pulau induk (mainland) dan pulau-pulau kecil; Beberapa pulau kecil telah
menjadi sengketa antar propinsi dan kabupaten/kota; Belum jelasnya
kewenangan pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Sebagian pulau-pulau kecil yang memiliki
fungsi strategis sebagai batas wilayah negara terancam hilang karena
penambangan pasir yang tak terkendali; Terjadinya pencemaran di sekitar
perairan pulau-pulau kecil akibat meningkatnya pembuangan limbah padat dan
cair; Pulau-pulau kecil berpotensi menjadi tempat kegiatan yang dapat
mengancam stabilitas dan keamanan nasional; serta Masih terbatasnya sistem
pemantauan, patroli dan pengawasan (Monitoring, Controling dan Surveillance)
di pulau-pulau kecil. Beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan
pengelolaan pulau-pulau kecil seringkali masih bersifat sektoral sehingga
berpotensi untuk memicu konflik kepentingan.
Isu Daerah
Diberlakukannya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah telah
memunculkan beberapa isu dalam pengelolaan pulau-pulau kecil yaitu:
Pemberdayaan dan peningkatan peran serta kelembagaan daerah dan
masyarakat dalam rangka pengelolaan pulau-pulau kecil; Tekanan terhadap
sumberdaya alam dan lingkungan dalam rangka peningkatan pendapatan
daerah; Ketersediaan data, informasi dan peraturan yang diperlukan dalam
pengambilan kebijakan terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil; Kerjasama
antar daerah dalam pengelolaan pulau-pulau kecil di bidang keamanan,
pemanfaatan sumberdaya, dan peningkatan kualitas lingkungan; dan Terjadinya

sengketa antar daerah tentang status kepemilikan dan kewenangan pengelolaan
pulau-pulau kecil.
Dalam rangka mengantisipasi isu daerah yang berkembang maka
diperlukan identifikasi ketentuan dan peraturan hukum yang bersifat lintas
daerah yang mengatur aspek pesisir dan pulau-pulau kecil serta identifikasi
kegiatan-kegiatan yang dampaknya dirasakan melewati batas administratif,
misalnya kegiatan di Kep. Seribu (antara Propinsi DKI Jakarta dan Banten).
3.3.3 Permasalahan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil
Disamping memiliki potensi yang besar, pulau-pulau kecil memiliki kendala dan
permasalahan yang cukup kompleks yaitu :
1. Kurangnya Keberpihakan Pemerintah terhadap Pengelolaan pulau-pulau
kecil. Orientasi pembangunan pada masa lalu lebih difokuskan pada
wilayah daratan (maindland) dan belum diarahkan ke wilayah laut dan
pulau-pulau kecil. Masih rendahnya kesadaran, komitmen serta political
will dari pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil inilah yang
menjadi hambatan utama dalam pengelolaanpotensi pulau-pulau kecil.
2. Pertahanan dan Keamanan. Pulau-kecil di perbatasan masih menyisakan
permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan
antara lain oleh belum terselesaikannya permasalahan perbatasan
wilayah territorial dengan negara tetangga, banyaknya pulau-pulau
perbatasan yang tidak berpenghuni, sangat terbatasnya sarana dan
prasarana fisik serta rendahnya kesejahteraan masyarakat lokal. Kondisi
tersebut menimbulkan kekhawatiran adanya okupasi negara lain dan
memicu berkembangnya permasalahan yang sangat kompleks, tidak saja
berkaitan dengan bagaimana upaya memeratakan hasil pembangunan,
tetapi juga aspek pertahanan keamanan dan ancaman terhadap
eksistensi NKRI.
3. Disparitas Perkembangan Sosial Ekonomi. Letak dan posisi geografis
pulau-pulau kecil yang sedemikian rupa menyebabkan timbulnya

disparitas perkembangan sosial ekonomi dan persebaran penduduk
antara pulau-pulau besar yang menjadi pusat pertumbuhan wilayah
dengan pulau-pulau kecil di sekitarnya.
4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Dasar. Pulau-pulau kecil sulit dijangkau
oleh akses perhubungan karena letaknya yang terisolir dan jauh dari
pulau induk. Terbatasnya prasarana dan sarana seperti jalan, pelabuhan,
sekolah, rumah sakit, pasar, listrik, media informasi dan komunikasi
menyebabkan tingkat pendidikan (kualitas SDM), tingkat kesehatan,
tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat pulau-pulau kecil
rendah.
5. Konflik Kepentingan, Pengelolaan pulau-pulau kecil akan berdampak pada
lingkungan, baik positif maupun negatif sehingga harus diupayakan agar
dampak negatif dapat diminimalkan dengan mengikuti pedomanpedoman
dan peraturan-peraturan yang dibuat. Di samping itu,
pengelolaan pulau-pulau kecil dapat menimbulkan konflik budaya melalui
industri wisata yang cenderung bertentangan dengan kebudayaan lokal;
dan menyebabkan terbatasnya atau tidak adanya akses masyarakat
terutama pulau-pulau kecil yang telah dikelola oleh investor.
6. Degradasi Lingkungan Hidup, Pemanfaatan sumberdaya yang berlebih
dan tidak ramah lingkungan yang disebabkan oleh lemahnya penegakan
hukum, belum adanya kebijakan yang terintegrasi lintas sektor dan
daerah serta rendahnya kesejahteraan masyarakat telah berdampak pada
meningkatnya kerusakan lingkungan hidup.
3.2 Pendekatan Manajemen Perubahan dalam Tata Kelola
Konsep tata kelola dengan pendekatan manajemen perubahan dapat
ditambah dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting
mengingat manajemen perubahan juga menitik beratkan pada keberlanjutan
perubahan. Konsep ini sejalan dengan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi
penting, yakni ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan demikian tujuan
pembangunan berkelanjutan terfokus pada keberlanjutan laju pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, berkelanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata,
serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang.
Selanjutnya manajemen perubahan difokuskan pada empat pengembangan
sistem; 1) perubahan paradigma terhadap pulau-pulau kecil terluar, 2)
pengembangan sistem pertahanan dan keamanan di pulau-pulau kecil, 3)
pengembangan sistem perekonomian, dan 4) pengembangan aspek sosial
budaya, dan kelembagaan.
Perubahan Paradigma Pulau Terluar Menjadi Halaman Depan
Pulau-pulau di garis depan nusantara selama ini ditulis sebagai pulaupulau
kecil terluar. Istilah semacam ini justru membuat citra yang tidak
menguntungkan bagi pulau-pulau tersebut terlebih bagi para penduduknya yang
notabene masih saudara sebangsa dan setanah air kita (Indonesia). Seharusnya
dan tidak ada pilihan lain untuk mulai mengubah cara pandang dan cara pikir
bahwa pulau terluar adalah pekarangan depan rumah kita.
Layaknya halaman depan rumah, maka kita tentulah sebagai pemilik
berusaha untuk mempercantik pekarangan dengan taman, memberikan
ornamen-ornamen yang mencirikan penghuninya, dan tentulah kita akan
mengusahakan agar pekarangan depan tetap terjaga dan dipelihara sepanjang
waktu. Jika pulau-pulau terluar yang selama ini terasingkan dari penghuninya
(Indonesia) wajar jika penduduk lokal pulau mencari kenyamanan kepada
tetangga.
Harmen Batubara (2006) mengungkapkan isu yang acapkali muncul dari
pulau-pulau terluar adalah keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya akses
untuk memperoleh hak layaknya penduduk lain di pulau-pulau besar macam
Jawa ataupun Sumatera. Dengan terbatasnya akses transportasi, sanitasi yang

layak, penerangan dan juga informasi komunikasi menjadikan masyarakat harus
rela hidup keterbatasan termasuk juga dalam tingkat kesejahteraan hidup.
Akibatnya untuk dapat tetap bertahan maka menyeberang ke negara tetangga
menjadi pilihan. Jika sudah seperti ini, mau tidak mau, suka tidak suka adanya
rasa ketergantungan yang besar terhadap tetangga. Hal ini pun terus menerus
berlangsung hingga saudara-saudara kita lebih kenal dengan lagu kebangsaan
negara tetangga ketimbang Indonesia Raya, bahwa mereka tidak sadar jika SBY
adalah presiden mereka.
Kondisi semacam ini memang butuh penyadaran secara bersama, tidak
hanya menyadari akan keberadaan pulau-pulau terluar menjadi sangat penting
sebagai tapal batas wilayah NKRI. Akan tetapi penyadaran pada tiap diri elemen
bangsa bahwa ada penafsiran yang keliru dalam melihat problematik pulau-pulau
terluar, dan itu dimulai dari cara pandang. Re-orientasi menjadikan pulau terluar
sebagai “Halaman Depan” adalah pilihan tepat dan harus segera menjadi senjata
dalam menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki bangsa ini
itu mulai mempercantik pekarangan depan rumah kita sendiri.
Penegakan rasa-rasa persamaan hak sebagai bagian dari bangsa dan
keadilan sebagai penduduk di wilayah negara Republik Indonesia, serta
pemenuhan rasa dan hak menjadi penting guna penyadaran dan sikap bagian
dalam diri saudara-saudara kita di halaman depan sebagai jiwa merah putih. Tak
ada anak tiri ataupun terbelakang dalam pengembangan dan pembangunan di
NKRI ini jika komitmen dan cara pandang menjadi acuan yang benar dan tidak
atas kepentingan sekelompok saja. Penghormatan dan perlindungan terhadap
hak dasar dan hak masyarakat lokal dari intervensi pemilik modal ikut menjadi
perhatian dalam mempercantik pekarangan depan
Pengembangan Sistem Pertahanan dan Keamanan di Halaman Depan
Setelah melakukan perubahan terhadap cara pandang, maka langkah
selanjutnya dengan pengembangan sistem pertahanan dan keamanan.

Keamanan wilayah perbatasan menjadi perhatian setiap pemerintah yang
wilayahnya langsung berbatasan dengan negara lain. Langkah perubahan dalam
mengatasi permasalahan yang ada.
Pertama, pengembangan program pengawasan dan pemantauan di
pulau-pulau kecil terluar. Pemanfaatan pulau-pulau kecil perbatasan selayaknya
diperkuat melalui effective control, yang termuat dalam administrasi
pemerintahan disertai dengan kunjungan atau pengawasan secara kontinyu.
Kedua, penegasan batas maritim untuk menjamin kepastian hukum bagi
NKRI baik yang memiliki kedaulatan penuh maupun hak berdaulat. Kepastian
hukum ini menjadi penting untuk pemanfaatan sumber-sumber potensi yang
dimiliki pulau-pulau kecil terluar tersebut. Beberapa pengalaman menunjukkan
lemahnya sistem dalam penangan permasalahan perbatasan terlebih terkait
pulau-pulau perbatasan.
Gambar 3.1 Pembagian Zona Pengukuran Kewilayahan Dari Pulau Terluar
Penegasan batas antar dua negara yang saling berhadapan dapat merujuk
pada tata hukum internasional sebagai berikut: Menentukan dan menyepakati
peta dasar yang akan digunakan untuk mempertegas batas oleh kedua negara
selama proses perundingan berlangsung. Menentukan titik-titik dasar dan garis

pangkal yang akan digunakan oleh kedua negara. Menyepakati metode
penentuan titik batas dan garis batas yang akan digunakan oleh kedua negara.
Masing-masing mengajukan klaim sesuai dengan metode yang telah disepakati
bersama.
Tabel 3.1 Contoh Beberapa Kesepakatan Batas Wilayah Laut Indonesia

Langkah selanjutnya dengan mengkaryakan kembali aparatur ataupun
sumber daya manusia di pulau-pulau yang menjadi halaman depan republik ini.
mengkaryakan menjadi lebih baik dari pada menempatkan kembali, karena
konotasi menempatkan pada kenyataanya hanya ditempatkan saja tanpa
diberikan fasilitas dan kebutuhan kepada sumber daya manusia pada pulaupulau
kecil terdepan. Adapun program yang dapat dilakukan:
 mengkaryakan petugas atau aparat baik dari TNI AL, POLRI dan Bea Cukai
yang berfungsi sebagai pengawas di kawasan pulau-pulau kecil tersebut.
Tidak hanya menempatkan tetapi pemberian insentif kepada petugas
yang telah bersedia ditempatkan berupa tunjangan hidup aparatur di
pulau-pulau kecil ‘terdepan’ dengan pembiayaan negara.
 Melakukan pengawasan dan pemantauan melalui patroli secara teratur di
kawasan pulau-pulau kecil baik TNI AL, POLRI dan Bea Cukai, berikut
dengan kebutuhan sarana prasarana, seperti kapal-kapal pengawasan
dan pemantauan yang memenuhi standar internasional.
 Melakukan relokasi dan pengkaryaan nelayan ke kawasan pulau-pulau
yang tidak berpenghuni, dalam rangka meningkatkan pengawasan
wilayah pulau-pulau perbatasan. Relokasi diikuti dengan memberikan
bantuan permodalan dan akses informasi serta kemudahan dalam
memperoleh kebutuhan dasar.
 Melakukan kerjasama bilateral dan regional denga nn egara tetangga
untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan.
Tidak hanya itu dalam pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dengan
penerapan teknologi informasi. Hal ini menjadi penting mengingat IUU Fishing
dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi,
target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas explotasi, serta dapat
muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona
juridiksi nasional maupun internasional seperti high sea.

Guna memberikan dampak lebih minimal akan kerugian negara maka
diperlukan sebuah bentuk pengawasan. Pengingat jumlah kekuatan dari TNI AL
yang dimiliki hanya 58.640 orang prajurit. Jumlah personel TNI AL ini kurang dari
25 persen prajurit angkatan darat. Dengan kekuatan ini, secara logika berat
untuk dapat mewujudkan kehadiran TNI-AL di setiap wilayah laut (naval
presence) secara memadai. Kondisi ini pun makin membuat ironi ketika
mengetahui ketersediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI-AL. TNI-AL
hanya memiliki 114 KRI dan 53 pesawat yang terdiri dari berbagai tipe dan
rentang pembuatan yang berbeda. Kondisi ini sangat tidak memadai untuk
mengamankan wilayah perairan yang begitu luas. Padahal, guna melindungi zona
perbatasan laut nasional sepanjang lebih dari 613 mil, idealnya dibutuhkan
minimal 38 kapal patroli.
Kenyataan semacam ini, menuntut iptek untuk semaksimal mungkin
memberikan kontribusi sebagai alternatif dalam pengawasan wilayah laut.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan, memberikan ruang iptek
untuk hadir dalam Monitoring Control and Surveillance (MCS).
Monitoring Control and Surveillance (MCS) merupakan sistem yang telah
dipergunakan di banyak negara. Di dunia internasional MCS ini dikelola secara
bersama-sama sejak tahun 2001. Organisasi MCS internasional
mengkoordinasikan dan menjalin kerjasama diantara anggotanya untuk saling
mencegah, menghalangi dan menghapuskan IUU fishing. Indonesia sendiri, telah
merintis sistem MCS. Namun, masih bersifat parsial dalam bagian-bagian yang
berdiri sendiri-sendiri serta bersifat sektoral.
Berdasarkan skenario kebijakan optimistik, pengembangan sistem MCS
secara terintegrasi, dengan dukungan pemerintah pada pengembangan MCS
kelautan dan perikanan menjadi wajib. MCS merupakan salah satu prasyarat
pokok dalam pengelolaan sumberdaya laut. Secara sederhana kompenen MCS
terlihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Sistem Integrasi Monitoring Control and Surveillance
Ada tiga komponen dari MCS yang melibatkan teknologi informasi secara
khusus yaitu Vessel Monitoring System (VMS) atau yang lebih dikenal dengan
sistem pemantauan kapal perikanan berbasis satelit. VMS ini dilaksanakan untuk
memantau pergerakan kapal-kapal perikanan. Dalam kaitan ini Kementerian
Perikanan dan Kelautan telah melakukan pengkajian terhadap beberapa proposal
pengembangan VMS di Indonesia, antara lain dari USA, Australia, dan Perancis.
Pada tanggal 2 Januari 2002 DKP telah menerima surat dari Pemerintah Perancis
mengenai persetujuan soft loan untuk VMS sebesar 9,38 million Euros.
VMS ini berfungsi untuk mendeteksi lalu-lintas kapal yang beredar di
seluruh wilayah Indonesia. Secara sederhana (Gambar 3.3) cara kerja sistem ini
akan melihat setiap kapal yang sudah memiliki izin penangkapan ikan dengan
ukuran tertentu. Setiap kapal ini akan diberi transponder untuk dipasang di
kapalnya. Sehingga, pergerakan kapal akan terpantau lewat satelit yang
menangkap sinyal dari transponder. Hasil pencitraan satelit akan diteruskan di
unit pengawasan satelit di Prancis. Lalu, dikirimkan ke Network Operation Center
(NOC) di Kawasan Kuningan, Jakarta.

Gambar 3.3. Sistem Kerja VMS
Hasil akhir, berupa data-data yang dibutuhkan oleh Kementerian Kelautan
Perikanan tentang lalu-lintas kapal diterima oleh Direktorat Jenderal Pengawasan
dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJP2SDKP). Melalui
sistem ini juga akan terlihat apabila ada kapal asing atau kapal yang tidak
memiliki izin. Selain itu juga VMS dapat menyajikan data-data kegiatan kapal,
sehingga pemerintah bias memberikan pengawasan khusus kepada armada yang
dinilai melakukan kegiatan mencurigakan.
Pengembangan Perekonomian Halaman Depan NKRI
Strategi pembangunan pulau-pulau terluar “Halaman Depan” dapat
dilakukan dengan pengembangan ekonomi halaman depan menjadi kota industri
mandiri dan kota pertahanan keamanan. Penyediaan infrastruktur menjadi
penting. Menempatkan sarana dan prasarana dasar seperti sanitasi, listrik,
transporasi, dan distribusi kebutuhan pokok menjadi prioritas utama. Hal inilah
yang selama bertahun-tahun berganti generasi diperoleh saudara-saudara kita di
pulau terluar dari para tetangga yang tentu sangat senang menerima kedatangan
saudara kita.

Keberpihakan terhadap nasib saudara di halaman depan bukan sekadar
jargon politik penarik suara ketika pemilihan umum, tetapi adalah kewajiban
untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan NKRI yang semakin hari rawan
akan pencaplokan dari tetangga.
Setelah pemenuhan hak-hak dasar terselenggarakan, mulai merawat
halaman depan dengan mainstreaming pembangunan yang terpegang pada dual
economics. Dual economics dipadang sebagai sebuah pendekatan yang tidak
hanya berorientasi pada kelautan perikanan saja tetapi memperhatikan agraris
juga. Teori ini dipopulerkan oleh Boeke dan Ferroux yang menegaskan adanya
penyertaan kegiatan pertanian dalam pengembangan wilayah berbasis kelautan
perikanan. Masyarakat Pulau Enggano telah mengenal tradisi ini yaitu dengan
menjadi nelayan dan juga mengelola perkebunan lada. Praktik khas tersebut
sebenarnya telah sejak lama berada dalam masyarakat lokal yang dikenal dengan
kearifan lokal.
Pengetahuan masyarakat lokal yang terakumulasi sepanjang sejarah
hidup mereka mempunyai peranan sangat besar. Pandangan bahwa manusia
merupakan bagian dari alam dan sistem kepercayaan yang menekankan
penghormatan terhadap lingkungan alam merupakan nilai yang sangat positif
untuk pembangunan berkelanjutan (Gadgil, et al., 1993). Konsep sistem
pengetahuan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau
tradisional (Mitcheli, 1997).
Sistem kearifan tradisional (pengetahuan masyarakat lokal) didasarkan
atas beberapa karakter penggunaan sumberdaya (Matowanyika, 1991), ialah:
 sepenuhnya pedesaan;
 sepenuhnya didasarkan atas produksi lingkungan fisik setempat;
 integrasi nilai ekonomi, sosial, budaya serta institusi dengan hubungan
keluarga sebagai kunci sistem distribusi dan keluarga sebagai dasar
pembagian kerja;
 sistem distribusi yang mendorong adanya kerjasama;

 sistem pemilikan sumberdaya yang beragam, tetapi selalu terdapat sistem
pemilikan bersama; dan
 sepenuhnya tergantung pada pengetahuan dan pengalaman lokal.
Selanjutnya, pengembangan program kota perbatasan sebagai pintu
gerbang negara. Seperti yang diungkapkan Sabarno (2003) bahwa wilayah
perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan
pembangunan nasional, karena karakteristisk kegiatan yang berlangsung di
dalamnya seperti: (1) mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara; (2)
merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat; (3) mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan
kegiatan diwilayah lain; (4) mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan
dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.
Alternatif penemuhan kebutuhan pokok juga dapat dilakukan dengan
menggiatkan program mobile market. Program ini menjadi solusi cerdas
mengingat jangkauan pasar sangat terbatas bagi masyarakat di pulau-pulau
terluar. Langkah semacam ini telah dijalankan oleh TNI AL di Pulau Miangas,
Pulau Ternate dan Pulau Tidore dengan menggunakan kapal-kapal TNI AL. Dalam
kunjungan ke pulau-pulau kecil, TNI AL membawa bahan-bahan kebutuhan
pokok untuk dijual dengan harga pasar. Hal semacam ini jika terus disokong oleh
pemerintah dapat menjadi alternatif paling ampuh untuk memutus mata rantai
suplai barang pokok dari negara tetangga terhadap pulau-pulau di perbatasan,
sehingga masyarakat setempat merasa diperhatikan dengan tersedianya
kebutuhan pokok dari pemerintah Indonesia.
Langkah semacam ini bisa menjadi program kerja yang secara terorganisir
dikelola oleh kementerian terkait dan tentunya bekerjasama dengan TNI AL.
Program subsidi dan raskin seharusnya lebih banyak diberikan kepada
masyarakat di ‘halaman depan’ sehingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan
pokok dengan murah dan mudah.

Pengembangan Aspek Sosial Budaya dan Kelembagaan
Berpijak pada pengetahuan masyarakat setempat dalam pengelolaan
wilayah dan sumber daya yang dimiliki, dalam pembangunan nilai-nilai
demokrasi lokal harus juga mengacu pada pendekatan tersebut. Dekontruksi dan
rekontruksi nilai-nilai tradisional dan budaya diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan. Kuatnya nilai keterbukaan (outword looking), egalitarian,
kejujuran dan keberanian menjadi modal sosial dalam pengembangan
pembangunan di pulau-pulau terdepan.
Perencanaan pengembangan kawasan pulau-pulau ‘halaman depan’
harus dilakukan dengan model inklusif. Hal ini penting mengingat selama ini
muncul konflik karena masih mengadopsi konsep ‘pengelolaan eksklusif’ yang
secara tegas memisahkan antara kepentingan kawasan konservasi dengan
keinginan masyarakat lokal dalam mengelolaan kawasan. Sehingga kuat sekali
dominasi negara atau pihak swasta dalam mengelola kawasan. Padahal
seharusnya model ‘pengelolaan inklusif’ yang dikembangkan. Pada model ini
keinginan masyarakat lokal dan administrasi setempat dilibatkan dalam
pengelolaan kawasan. Kedua model ini masing-masing memiliki kelebihan
masing-masing, pengelolaan eksklusif sukses melindungi hidupan liar dan
keindahan panorama, walaupun tanpa pelibatan masyarakat lokal. Sedangkan
pengelolaan inklusif berhasil memasukan peranan masyarakat lokal dalam arus
pengelolaan kawasan.
Hal ini menandakan adanya pengelolaan bersama atau kolaboratif dalam
pengembangan aspek ini. Borrini-Feyerabend (1997) memberikan beberapa
catatan dalam pengembangan pengelolaan ini:
a. Kolaboratif menggunakan pendekatan yang pluralistik dalam mengurus
sumberdaya; memadukan peranan para pihak kepentingan; tujuan
akhirnya pada umumnya adalah konservasi lingkungan, pemanfaatan
berkelanjutan sumberdaya perikanan dan kelautan, dan pembagian yang
adil yang berkaitan dengan manfaat dan tanggung-jawab.

b. Pada proses pengelolaan kolaboratif membutuhkan beberapa kondisi
dasar untuk dikembangkan di antaranya: akses penuh terhadap informasi
dan opsi-opsi, kebebasan dan kapasitas untuk mengorganisasi, kebebasan
untuk mengekspresikan kebutuhan dan kepedulian, lingkungan sosial
non-diskriminatif, keinginan para mitra untuk bernegosiasi,saling percaya
dalam menghargai kesepakatan-kesepakatan yang dipilih.
c. Pengelolaan bersama merupakan proses perubahan politik dan budaya
untuk mencapai keadilan sosial dan demokrasi dalam pengelolaan
sumberdaya perikanan dan kelautan. Di dalam tatanan ini, masyarakat
sipil – yang terorganisir dalam bentuk-bentuk serta cara-cara yang sesuai
dengan berbagai kondisi – mengambil peran dan tanggung jawab yang
semakin lama semakin penting. Lebih dari itu, suatu kesepakatan
manajemen kolaboratif yang adil memberikan jaminan bagi kepentingan
dan hak semua stakeholder – terutama yang terlemah – dengan demikian
menciptakan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan dalam
kekuasaan.
d. Pengelolaan kolaboratif mempunyai asas kepentingan bersama,
keyakinan bahwa ada kemungkinan untuk menjalankan suatu bentuk
pengelolaan yang memadukan berbagai kepentingan, tetapi juga
menanggapi – dengan cara terkecilpun – semua kepentingan itu.
Khususnya, manajemen kolaboratif berpendapat bahwa sumber daya
alam dapat dikelola dengan efektif sambil memperlakukan semua dengan
rasa hormat dan setara.
e. Proses yang kompleks dan seringkali membutuhkan waktu panjang serta
terjadi kekeliruan proses. Proses juga menghendaki perubahan setiap
waktu dan perubahan mendadak, informasi yang kontradiktif serta
membutuhkan peninjauan kembali dan perbaikan terusmenerus,
dibandingkan dengan penerapan serangkaian peraturan yang baku dapat
tidak dapat diganggu gugat. Yang paling penting adalah kerjasama

pengelolaan, bukan rencana pengelolaan, yang sanggup menanggapi
berbagai kebutuhan secara efektif
f. Mengekspresikan masyarakat sipil yang dewasa dan memahami tidak ada
solusi yang ‘unik dan tidak berat sebelah’ dalam mengelola sumber daya
alam, tetapi keanekaragaman dari perbedaan pilihan sesuai dengan
pengetahuan lokal dan scientifik serta berkemampuan untuk
mempertemukan kebutuhan konservasi dengan pembangunan
g. Pengelolaan kolaboratif mempunyai asas prinsip mengaitkan antara hakhak
pengelolaan dan tanggung jawab. ‘Wewenang dan tanggung jawab
terkait secara konseptual. Apabila tidak dikaitkan, dan diberikan kepada
aktor yang berbeda, maka keduanya akan hancur’
h. Yang menjadi tantangan dalam pengelolaan kolaboratif adalah
bagaimana menciptakan situasi di mana semua mendapatkan
keuntungan yang lebih besar jika berkolaborasi dibandingkan dengan
berkompetisi.
i. Secara khusus dalam proses pengelolaan kolaboratif bidang pengelolaan
perikanan dan kelautan, persetujuan yang dibangun dalam bentuk
kemitraan di antaranya: fungsi dan tanggung-jawab masing-masing
pemangku kepentingan, luasan dan sumberdaya perikanan dan kelautan,
kisaran fungsi dan penggunaan berkelanjutan yang dapat
diselenggarakan, pengakuan bagi para pemangku kepentingan yang
terlibat, prosedur untuk mengatasi konflik dan bernegosiasi pengambilan
keputusan kolektif, persetujuan prioritas pengelolaan dan rencana
pengelolaan, prosedur menjalankan setiap keputusan dan aturan spesifik
untuk pemantauan, evaluasi dan kaji ulang persetujuan-persetujuan
kemitraan dan rencana pengelolaan.
j. Menekankan proses negosiasi ketimbang proses litigasi dalam mengatasi
konflik yang hanya memenangkan salah satu pihak yang bertikai, dan

mengkombinasikan pengetahuan scientifik ‘barat’ dengan pengetahuan
lokal dalam proses pengembangan kewilayahan.
Keempat langkah perubahan tersebut sangat penting untuk
diimplementasikan, karena bagaimanapun juga konsep tetaplah konsep apabila
tidak diimplementasikan. Banyak kegagalan yang terjadi selama ini kareana pada
tataran implementasi acap kali menyimpang dengan perencanaan. Improvisasi
bisa saja dilakukan dengan tetap mengacu pada tujuan bersama. Tujuan
bersamanya adalah menjadikan pulau-pulau ‘terdepan’ sebagai penguatan
kedaulatan dan stabilitas nasional.

BAB IV
PENUTUP
MANAJEMEN perubahan merupakan pendekatan yang digunakan untuk
melakukan perubahan atau untuk menghadapi perubahan. Perubahan perlu
dilakukan karena situasi dan kondisi berubah, tuntutan, dan bahkan
perkembangan pada tataran praktispun mengharuskannya. Jika melihat kondisi
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Indonesia saat ini, maka dibutuhkan
perubahan dalam pengelolaannya. Change Management sangat layak untuk
diimplementasikan, karena ia bukanlah teori tetapi sebuah pendekatan yang
memfokuskan pada perubahan strategis dan perubahan operasional.
Perubahan operasional mencakup transformasi dan perubahan visi,
sistem kerja, sampai restrukturisasi; dan perubahan operasional menghendaki
adanya perubahan yang harus terus menerus dilakukan untuk menjaga
keseimbangan dalam sistem. Pembenahan bagian atau unit-unit di dalam sistem
menjadi bagian dari perubahan ini. Manajemen perubahan tidak hanya berguna
untuk meraih keberhasilan di masa depan, tetapi juga diperlukan sebagai solusi
atau terapi atas permasalahan yang sedang dihadapi saat ini.
Manajemen perubahan pada pengelolaan pulau-pulau kecil terluar,
setelah dipetakan berdasarkan potensi, isu terkini, dan permasalahan yang ada
maka dapat difokuskan pada empat proses yaitu: pertama, perubahan
paradigma terhadap pulau-pulau kecil terluar. Cara pandang selama ini ternyata
menyebabkan pulau-pulau kecil terluar benar-benar menjadi pulau terluar dan
terasingkan. Padahal jika dilihat secara geografis, pulau-pulau tersebut adalah
bagian terdepan dari perbatasan dan langsung berhadapan dengan wilayah
teritorial negara lain. Seharusnya pulau-pulau kecil tersebut menjadi pulau-pulau
terdepan atau halaman depan dari negara ini. Sehingga bila menjadi pulau
terdepan maka layaknya halaman depan sebuah rumah, pastilah segala upaya
dilakukan untuk mempercantik dan menghadirkan suasana asri akan dilakukan.

Langkah selanjutnya setelah perubahan paradigma adalah
pengembangan sistem pertahanan dan keamanan di pulau-pulau terdepan.
Program strategis dapat dilakukan melalui pengembangan program pengawasan
dan pemantauan. Hal ini hendaknya diperkuat melalui effective control, yang
termuat dalam administrasi pemerintahan disertai dengan kunjungan atau
pengawasan secara kontinyu. Selain itu juga dilakukan penegasan kembali batas
maritim untuk menjamin kepastian hukum bagi NKRI baik yang memiliki
kedaulatan penuh maupun hak berdaulat. Kepastian menjadi penting untuk
pemanfaatan sumber-sumber potensi yang dimiliki pulau-pulau kecil terluar
tersebut.
Program selanjutnya dengan mengkaryakan kembali aparatur ataupun
sumber daya manusia di pulau-pulau yang menjadi halaman depan republik ini.
mengkaryakan menjadi lebih baik dari pada menempatkan kembali, karena
konotasi menempatkan pada kenyataanya hanya ditempatkan saja tanpa
diberikan fasilitas dan kebutuhan kepada sumber daya manusia pada pulaupulau
kecil terdepan tersebut. Skema pemberian insentif kepada petugas yang
telah bersedia ditempatkan berupa tunjangan hidup aparatur di pulau-pulau
kecil ‘terdepan’ dengan pembiayaan negara, penyediaan fasilitas seperti kapalkapal
pengawasan dan pemantauan yang memenuhi standar internasional
menjadi penting, serta melakukan relokasi dan pengkaryaan nelayan ke kawasan
pulau-pulau yang tidak berpenghuni, dalam rangka meningkatkan pengawasan
wilayah pulau-pulau perbatasan. Relokasi diikuti dengan memberikan bantuan
permodalan dan akses informasi serta kemudahan dalam memperoleh
kebutuhan dasar.
Pertahanan dan keamanan pun membutuhkan penerapan teknologi
informasi yang aplikatif, terutama dalam hal pengawasan. Monitoring Control
and Surveillance (MCS) dapat menjadi solusi terbaik, dengan Vessel Monitoring
System (VMS) atau yang lebih dikenal sebagai sistem pemantauan kapal

perikanan berbasis satelit. VMS ini berfungsi untuk mendeteksi lalu-lintas kapal
yang beredar di seluruh wilayah Indonesia.
Setelah meletakkan fondasi cara pandang, lalu dilakukan pengembangan
sistem pertahanan dan keamanan, dan pada tahap berikutnya dengan
pengembangan perekonomian di pulau-pulau ‘terdepan’. Strategi awal dari
manajemen perubahan yaitu dengan menempatkan sarana dan prasarana dasar
seperti sanitasi, listrik, transporasi, dan distribusi kebutuhan pokok menjadi
prioritas utama yang selama ini sulit dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu
barulah meletakan mainstreaming pembangunan dual economics. Dual
economics dipadang sebagai sebuah pendekatan yang tidak hanya berorientasi
pada kelautan perikanan saja tetapi memperhatikan agraris, dan juga kaya akan
pengetahuan lokal (kearifan tradisional).
Pemenuhan kebutuhan pokok yang menjadi kendala terbesar dari pulau
terdepan dapat dilakukan dengan program mobile market seperti yang telah
dilakukan TNI AL di Pulau Miangas, Pulau Ternate dan Pulau Tidore. Dalam
kunjungan ke pulau-pulau kecil, TNI AL membawa bahan-bahan kebutuhan
pokok untuk dijual dengan harga pasar. Langkah semacam ini bisa menjadi
program kerja yang secara terorganisir dikelola oleh kementerian terkait dan
tentunya bekerjasama dengan TNI AL. Program subsidi dan raskin seharusnya
lebih banyak diberikan kepada masyarakat di ‘halaman depan’ sehingga mereka
bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan murah dan mudah, dengan tidak
bertransaksi kebutuhan dengan negara lain dan alat tukarpun bukan rupiah
sebagaimana mestinya.
Langkah manajemen perubahan berikutnya dengan pengembangan aspek
sosial budaya dan kelembangaan. Dekontruksi dan rekontruksi nilai-nilai
tradisional dan budaya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kuatnya
nilai keterbukaan (outword looking), egalitarian, kejujuran dan keberanian
menjadi modal sosial dalam pengembangan pembangunan di pulau-pulau
terdepan. Perencanaan pengembangan kawasan harus dilakukan dengan model

inklusif, karena melibatkan peranan masyarakat lokal dalam arus pengelolaan
kawasan nantinya. Model ini merupakan model kolaboratif dengan
menggunakan pendekatan yang pluralistik dalam mengurus sumberdaya;
memadukan peranan para pihak kepentingan; tujuan akhirnya pada umumnya
adalah konservasi lingkungan, pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya
perikanan dan kelautan, dan pembagian yang adil berkaitan dengan manfaat dan
tanggung-jawab.
Change Management hanyalah sebuah pendekatan, karya tulis ini telah
memberikan berbagai catatan dan solusi penting dalam penataan kembali tata
kelola pulau-pulau kecil ‘terdepan’ dengan berbagai macam pertimbangan.
Tindakan nyata adalah solusi terbaik. Karya tulis ini setidaknya memberikan
pemahaman baru dan langkah strategis untuk menjadikan pulau-pulau kecil yang
dulu dikenal sebagai pulau terluar menjadi pulau terdepan.

posted @ Wednesday, November 30, 2011 8:42 AM by Dispenal Mabesal

Previous Page | Next Page