IR KOARMADA III HADIRI RAKOR PENCEGAHAN KORUPSI DI KANTOR GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
|
| Posted By : Admin, 28/07/2025 15:29 WIB, : 155 |
|
|
|
|
|
Inspektur Komando Armada III (Ir Koarmada III), Laksma TNI Al Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi melalui Inspektur Komando Armada (Koarmada) III Laksamana Pertama TNI AI Sunaryo, S.T., M.Tr.Opsla., CRMP., menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Senin (28/7) pukul 12.00 WIT.
Rapat yang mengusung tema “Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Wilayah Papua Barat Daya” ini dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Bapak Elisa Kambu, S.Sos., dan dihadiri sekitar 40 peserta dari unsur TNI-Polri, Forkopimda, DPR, MRP, hingga pejabat kabupaten/kota di wilayah setempat.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir, antara lain Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo, Kabinda Papua Barat Daya Brigjen TNI I Ketut Arthajaya, Danrem 181/PVT Brigjen TNI Totok Sutriono, Danlantamal XIV Laksma TNI Joni Sudianto, Danpasmar 3 Brigjen TNI (Mar) Andi Rahmat M., Ketua Satgas Korsup Pencegahan KPK Wilayah V Dian Patria, serta para bupati dan wakil bupati dari wilayah Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan informasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia juga menyampaikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua.
Ketua Satgas Korsup Pencegahan KPK Wilayah V, Dian Patria, menyampaikan perlunya pendekatan khusus dalam tata kelola di Papua karena dinamika sosial dan administratif yang unik. Ia menyoroti pentingnya data yang valid, keterpaduan sistem informasi (SIPD), dan peningkatan kualitas SDM ASN dalam mengelola dana Otonomi Khusus (Otsus). Kegiatan SP (Survey Penilaian) Integritas juga dibahas sebagai upaya evaluasi internal atas praktik-praktik pelayanan publik dan potensi penyimpangan.
Sementara itu, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam meminta agar daerahnya diberikan kewenangan lebih dalam mengelola sumber daya laut, serta menuntut perhatian serius terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Ia juga menyinggung persoalan tambang dan penculikan yang berdampak negatif terhadap citra dan ketenangan wilayah.
Bupati Maybrat, Ferdinando Salossa, menyoroti lambatnya penyaluran dana Otsus untuk pendidikan dan menyampaikan perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan alokasi anggaran pendidikan yang memadai, terutama untuk mahasiswa dan pelajar asli Papua.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis dalam menyatukan visi dan langkah antarsektor guna memperkuat integritas, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik di wilayah Papua Barat Daya. Kehadiran para pejabat TNI, termasuk Ir Koarmada III, mencerminkan komitmen TNI dalam mendukung pemerintah daerah menciptakan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi.Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di wilayah Papua Barat Daya, Senin (28/7). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, ini dimulai pukul 12.00 hingga 15.00 WIT.
Kehadiran Laksma TNI Al Sunaryo mewakili Pangkoarmada III, Laksda TNI Hersan, S.H., M.Si., sebagai bentuk komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel di wilayah timur Indonesia.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., diikuti sekitar 40 peserta yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, DPRD, serta perangkat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menegaskan pentingnya membangun komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, agar setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
|
|
|
|
